BNPT Sendiri yang Bilang, WNI Eks ISIS Didominasi Wanita dan Anak-anak, Negara Wajib Melindungi

Baca Juga

Aref Fedulla dan anaknya Nanda Fedulla, WNI yang bergabung dengan ISIS. (Repro BBC Newas Indonesia)

Nasib 660 WNI eks ISIS yang tinggal di kamp-kamp sampai saat ini masih belum jelas. Berdasarkan data, mereka didominasi perempuan dan anak-anak.

Demikian disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Suhardi Alius di Gedung BUMN, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Kendati demikian, Suhardi menegaskan bahwa informasi itu masih belum cukup valid.

Pasalnya, informasi tersebut didapat dari pihak ketiga, salah satunya dari Palang Merah Internasional.

“(WNI) Yang 600 lebih itu (berdasarkan informasi) kami dapatkan adalah mayoritas perempuan dan anak-anak,” ungkap dia.

Perempuan dan anak-anak itu menjadi bagian dari ISIS tidak tahu menahu karena dibawa oleh kepala keluarganya.

Mereka, lanjut Suhardi, juga mengalami trauma berat karena menyaksikan pembunuhan dan kekerasan perang setiap harinya.

Kendati demikian, pihaknya menegaskan belum ada keputusan apakah ratusan WNI itu akan dipulangkan atau tidak.

Akan tetapi, Suhardi menyampaikan bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang terlibat dalam kasus terorisme.

“Kalau kita biarkan, anak-anak ini akan mengadopsi kekerasan orangtuanya. Kita selamatkan mereka, selamatkan generasi mudanya,” tuturnya.

Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT Andhika Chrisnayudhanto menambahkan, dalam aturan nasional, negara diwajibkan menyelamatkan anak-anak yang terlibat dalam peperangan.

Anak-anak tersebut, terangnya, dianggap sebagai korban.

“Sehingga ada kewajiban bagi negara-negara secara internasional harus memberikan perlindungan,” terang Andika.

Untuk diketahui, sebagian dari 660-an WNI eks ISIS itu telah membakar paspor yang mereka miliki saat bergabung dengan kelompok teroris tersebut.

Saat mereka membakar parpornya, secara otomatis status kewarganegaraan Indonesia telah hilang.

Akan tetapi, kalau mereka masih memiliki paspor Indonesia, maka mereka masih memiliki status kewarganegaraan Indonesia.

“Kalau sudah dibakar, mereka tidak menginginkan jadi WNI. Sudah jelas,” Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodawardhani kepada wartawan di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Kendati demikian, perempuan yang akrab disapa Dhani ini menyatakan nasib ratusan WNI eks ISIS itu masih akan dibicarakan lebih lanjut.

Dimana Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan membahasnya dalam rapat terbatas dengan sejumlah kementerian terkait.

Hingga saat ini, pemerintah pun masih belum membuat keputusan apapun terkait 660-an WNI eks ISIS yang kini tinggal di kamp-kamp itu.

Saat ini, Presiden masih menerima berbagai masukan dari berbagai pihak.

“Bukan hanya Kemlu, terkait perlindungan WNI di luar negeri tapi juga dari BNPT, BIN, BAIS, agar dapat keputusan komprehensif,” jelasnya. [ps]