Hasil Survei Persepsi Publik, 2 Kementerian Ini Catat Kinerja Buruk

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah/Net

Kementerian Agama (Kemenag) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tercatat memiliki kinerja terburuk selama 100 hari pertama kabinet Joko Widodo-Maruf Amin.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, dalam diskusi bertajuk ‘100 Hari Kabinet Jokowi Maruf Amin’ di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (8/2).

Dedi mengurai penilaian terhadap dua kementerian itu berdasarkan hasil survei persepsi publik yang dilakukan IPO pada 10-31 Januari 2020.

"Responden memberikan pendapat soal kinerja kementerian yang dianggap buruk dalam kurun waktu 100 hari pertama kabinet. Hasilnya Kemenag menduduki posisi pertama, kemudian disusul Kemenkumham di posisi kedua,” kata Dedi, dikutip Kantor Berita RMOLBanten.

Lebih lanjut, kata Dedi, Kemenag memiliki kinerja yang buruk menurut 27,5 persen responden. Kemudian, untuk kategori yang sama, sebanyak 25 persen responden menyatakan kinerja Kemenkumham buruk.

Kemudian Kementerian Sosial (Kemensos) yang mendapatkan atensi 23,6 persen responden, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang meraih atensi 23 persen, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 21 persen.

Disusul secara berturut-turut Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) dengan 20 persen, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK) dengan 17 persen, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dengan 16,5 persen.

Berikutnya, Kementerian Desa Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) dengan 16 persen, dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan 15,9 persen.

Kata Dedi, ada indikator tertentu yang menyebabkan masyarakat memberikan penilaian tersebut.

"Yakni 31 persen dipengaruhi isu korupsi terhadap kementerian yang bersangkutan dan 11 persen karena menteri dianggap orang partai, serta 8 persen karena kegaduhan oleh menteri atau kebijakannya,” ungkapnya.

Selain itu, Menteri yang memimpin kementerian tersebut sering tidak konsisten dalam memberikan informasi jadi alasan lainnya.

"Artinya menterinya tidak konsisten dengan statement sehingga itu dianggap hanya sebagai komoditas politik semata. Sehingga tidak produktif kinerjanya,” tambah Dedi.

Survei ini, terang Dedi, menggunakan teknik wellbeing purposive sampling (WPS) terhadap 1.600 responden. Validitas data dengan metode ini berada dalam rentang minimum 94 persen dan maksimum 97 persen.

Diketahui, IPO sendiri merupakan lembaga survei yang bergerak di bidang media, demokrasi, dan isu gender sejak 2017 silam. [rm]