Said Didu: Negara Krisis, Kemana Staf Khusus Milenial Jokowi?

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, menyentil para staf khusus Presiden Jokowi yang disebut-sebut dari kalangan milenial. Said bertanya di mana mereka saat Indonesia tengah dalam situasi seperti saat ini.

"Kemana semua staf khusus milenial Presiden yg digaji puluhan juta saat negara hadapi krisis seperti saat ini? #IndonesianeedLeader," tulis Said melalui akun Twitternya, @msaid_didu, Minggu, 15 Maret 2020.

Dalam postingannya yang lain, Said Didu berpendapat negara sedang menghadapi multikrisis yang datang bersamaan yaitu krisis kepercayaan, kepemimpinan, virus corona, ekonomi, dan krisis kohesivitas sosial. Karena itu, dia menilai Indonesia butuh pemimpin yang dia tuliskan dengan tagar #IndonesianeedLeader.

Tak hanya menyentil keberadaan staf khusus Jokowi dari kalangan milenial, Said juga mengkritik para anggota DPR dan juga DPD.

"Saat Indonesia menghadapi multikrisis seperti saat ini, ke mana suara anggota @DPR_RI dan @DPDRI utk suarakan masalah yg dihadapi oleh rakyat? #IndonesianeedLeader," tulis dia lagi.

Saat Indonesia menghadapi multikrisis seperti saat ini, ke mana suara anggota @DPR_RI dan @DPDRI utk suarakan masalah yg dihadapi oleh rakyat ?#IndonesianeedLeader
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) March 15, 2020

Negara sedang menghadapi multikrisis yg datang bersamaan :
1) krisis kepercayaan
2) krisis kepemimpinan
3) krisis virus corona
4) krisis ekonomi
5) krisis kohesivitas sosial.
Sehingga #IndonesianeedLeader
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) March 15, 2020

Kemana semua staf khusus milenial Presiden yg digaji puluhan juta saat negara hadapi krisis seperti saat ini ?#IndonesianeedLeader
— Muhammad Said Didu (@msaid_didu) March 15, 2020

Saat ini, Indonesia tengah menghadapi wabah virus corona. Presiden Jokowi mengeluarkan imbauan agar seluruh instansi baik negeri hingga swasta menghindari kontak dekat. Kerja dari rumah, hingga ibadah di rumah, harus mulai dilakukan.

Jokowi juga menilai penyebaran virus corona atau Covid-19 tidak sama untuk setiap daerah. Maka itu, ia mengatakan, status kedaruratan setiap daerah menjadi hak masing-masing kepala daerah.

Dia menyampaikan setiap kepala daerah juga bisa dengan konsultasi ke setiap perangkat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) daerah dan pihak lainnya.

Angka pasien positif virus corona sendiri bertambah 21 kasus sehingga total menjadi 117. Juru bicara khusus penanganan Corona Achmad Yurianto mengatakan data tambahan ini berdasarkan per Minggu pagi tadi. [glr]