PHK Bisa Mencapai 4 Juta, Kartu Prakerja Dinilai Hanya Buang-Buang Anggaran

Publik menilai Kartu Prakerja merupakan program bantuan sosial yang buruk dalam mengantisipasi perlambatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Riset yang dilakukan Indef bersama Datalyst Center mencatat perbincangan mengenai Kartu Prakerja di media sosial sebanyak 38.260, dengan sentimen negatif 81 persen.

Dalam proses analisisnya, Indef melakukan penyaringan percakapan di Twitter mengenai Kartu Prakerja dengan kata kunci; konflik kepentingan, boros anggaran. Mereka menilai program ini tak efektif dan mendapat sentimen negatif sebab yang paling dibutuhkan saat ini adalah bantua tunai ketimbang pelatihan daring.

Wakil Direktur Indef Eko Listiyanto mengatakan, jumlah pemutusan hubungan kerja diperkirakan akan terus meningkat diikuti pendalaman pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi tercatat 2,5 persen saja, katanya, akan ada peningkatan penganggruan antara 3 juta sampai 4 juta.

“Ini rilis data triwulan pertama saja belum, ini gambaran tingkat keparahannya nanti akan cukup besar. Kartu prakerja bukannya tak dibutuhkan tapi momentumnya tidak pas sama sekali,” ujar dia dalam Diskusi daring Ahad (26/4).

Eko mengatakan, riset ini menggambarkan bahawa masyarakat tidak terlalu membutuhkan pelatihan daring yang ada di dalam program Kartu Prakerja. Mereka justru membutuhkan bantuan sosial tunai, khususnya pekerja terdampak PHK.

”Artinya (bantuan sosial tunai) bisa jadi solusi janga pendek bertahan hidup, tapi ketika isinya kelas online, apalagi di dalamnya ada konflik kepentingan yang mencuat lebih banyak, masyarakat tidak setuju,” katanya.

”Di sosial media itu responsnya lebih banyak negatif, karena sepertinya waktunya tidak tepat tapi kemudian hanya karena sudah diprogramkan tapi dipaksakan, ya kita tahu ini tidak akan efektif, tapi tetap dilakukan program pelatihan dengan menonton video online,’ imbuhnya.

Sumber : indonesiainside

Foto : Ilustrasi pendaftaran Kartu Prakerja. (Antara)