500 TKA China, Mardani Sebut Sudah Nyerah, Fadli Zon Bilang Takluk

Baca Juga

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut Pemerintahan Jokowi telah takluk kepada China.

Hal itu terkait rencana kedatangan 500 TKA China yang akan bekerja di Sulawesi Tenggara.

Awalnya, anak buah Prabowo Subianto ini menanggapi cuitan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

Mardani menyoroti pernyataan Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker Aris Wahyudi yang mengesankan pihaknya tidak dapat berbuat banyak terkait rencana tersebut.

“Yang ini gak perlu dikritik. Karena pemerintah yang melaksanakan tugas ini sudah nyerah. Apa yang perlu dikritik jika nyerah?” sindir Mardani lewat akun Twitter @MardaniAliSera, Jumat (1/5).

Dalam kicauannya, anggota Komisi II DPR ini menyertakan link sebuah berita yang mengangkat judul ‘Kemenaker: Kami Tak Bisa Tolak Izin 500 TKA China di Sultra’.

Kicauan Mardani telah disukai sebanyak 1180 kali dan diretweet sebanyak 431 kali. Warganet pun menanggapinya secara beragam.

“lha kalo sudah nyerah kendapa gak legowo mundur saja? Berikan kepada yang masih punya semangat tidak nyerah,” kicau akun @MonYayasan.

Selanjutnya, mantan Wakil Ketua DPR RI ini menyambar cuitan Mardani.

Melalui akun Twitter @fadlizon, anggota Komisi I DPR ini mengatakan pemerintah bukannya menyerah, tetapi sudah takluk.

“Bukan nyerah tapi takluk,” twit akun @fadlizon.

Sebelumnya, kritik juga dilontarkan politisi PDIP, Nabil Haroen yang menyebut bahwa pemerintah seharusnya menjaga perasaan masyarakat.

Terlebih saat ini wabah corona atau Covid-19 di Indonesia masih belum menunjukkan gejala mereda.

“Kebijakan ini seharusnya bisa ditangguhkan, mengingat situasi dan kondisi di tengah pandemi COVID-19,” kata Nabil kepada jpnn.com, Jumat (1/5/2020).

Politisi yang akrab disapa Gus Nabil ini meminta Kementerian Ketenagakerjaan dan instansi terkait mendalami rencana masuknya 500 TKA China itu secara komprehensif.

Terlebih, pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Menkum HAM Nomor 11 tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

Jika ratusan TKA itu bisa lolos di tengah penerapan larangan WNA masuk ke Indonesia pada masa pandemi COVID-19, maka bisa jadi ada pelanggaran aturan.

“Jika ada kesengajaan, sudah seharusnya diproses secara hukum,” tutur Ketua Umum Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama ini.

Legislator yang dikenal dengan julukan Pendekar Senayan ini juga meminta pemerintah mengatur ulang kebijakan tenaga kerja domestik dan TKA di masa pandemi COVID-19 dan setelahnya.

Sebab, ada jutaan warga Indonesia yang kehilangan pekerjaan atau kekurangan akses keuangan.

“Jangan sampai pekerjaan-pekerjaan yang ada justru dinikmati warga asing. Kita perlu prioritaskan pekerja dan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Karena itu, ia menilai harus ada negosiasi ulang terkait dengan kontrak dan kesepakatan kerja dengan pihak asing.

“Yang sebelumnya sudah ada kerja sama,” pungkasnya.

Sumber : pojoksatu

Foto  : Fadli Zon/Net