Harusnya Luhut Cuek Aja, Tugasnya Said Didu Memang Mengkritisi Pemerintah Kok

Baca Juga

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) semestinya bisa bersikap cuek.

Dan mengabaikan pernyataan M Said Didu jika memang pernyataan itu adalah tuduhan miring atau tidak benar alias fitnah.

Demikian disampaikan peneliti senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata kepada RMOL, Jumat (1/5/2020).

“Meminjam tagline KPK, jujur itu hebat. Jika LBP merasa bahwa segudang tuduhan atau analisa miring dari Said Didu tidak benar maka baiknya diabaikan saja,” ucap Dian Permata.

Toh sejak jauh-jauh hari, lanjutnya, LBP selalu mengeluarkan statment bahwa keputusan yang keluarkan selalu mengedepankan kepentingan nasional.

“Dibuktikan saja benar atau tidaknya,” tambahnya.

Karena, kata Dian, Said Didu merupakan bagian masyarakat sipil yang memang bertugas mengkritisi setiap kebijakan pemerintah.

Sehingga, sikap kritis seharusnya dijawab dengan diskusi terbuka dan bukan dengan membawa ke proses hukum.

“Said Didu sebagai bagian masyarakat sipil bertugas mengkritisi setiap kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Hal seperti ini, kata Dian, semestinya tidak bisa dilayani dengan melaporkan ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah.

“Harusnya dijawab dengan diskusi terbuka,” sambung Dian.

Mantan Ketua Pijar Jakarta 1999 ini menambahkan, jika laporan LBP dieksekusi oleh aparat kepolisian makan akan menggerus indeks demokrasi Indonesia.

“Karena itu, jika laporan LBP dieksekusi maka ini akan terus menggerus indeks demokrasi indonesia soal kebebasan berpendapat. Akhirnya, demokrasi kena,” tuturnya.

M Said Didu mendapat dukungan dari sejumlah aktivis dalam kasus melawan Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Said Didu dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan pencemaran nama baik dan fitnah.

Hal itu terkait dengan pernyataan dalam video Youtube-nya berjudul ‘MSD: Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang dan Uang’.

Menanggapi hal itu, Jurubicara Luhut, Jodi Mahardi mengaku tak peduli.

Menurutnya, pihaknya sama sekali tak ada urusan dengan para aktivis yang memberikan dukungan kepada mantan Sekretaris BUMN itu.

Bahkan, Jodi menegaskan bahwa pihaknya akan tetap melanjutkan proses hukum yang sudah berjalan.

“Kalau buat kita sih ini urusan hukum. Bukan urusan politik. Makanya kita bawa ke ranah hukum,” ujar Jodi, Jumat (1/5/2020).

Jodi juga membantah anggapan bahwa Luhut tak mengedepankan azas demokratis karena melaporkan Said Didu ke polisi.

Sebaliknya, Jodi menekankan bahwa pihaknya masih membuka pintu maaf kepada Said Didu untuk meralat perkataannya.

“Kita membuka pintu untuk permintaan maaf. Masa masih dibilang ga demokratis,” tandasnya.

Sumber : pojoksatu

Foto : Luhut Binsar Panjaitan. (Jawa Pos)