Ketum GP Ansor soal Kartu Prakerja: Pemerintah Tak Ada Kemauan Kuat Menolong Rakyat

Ketua Umum PP GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menilai Program Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah sejak 11 April 2020 menunjukkan sikap pemerintah yang tidak benar-benar ingin menolong rakyat.

Ia mengatakan, di masa pandemi corona, masyarakat lebih membutuhkan tambahan pendapatan daripada sekadar pelatihan online yang ada dalam program Kartu Prakerja.

"Pemerintah seperti tidak memiliki kemauan cukup kuat untuk benar-benar menolong rakyatnya. Tambahan pendapatan sebesar Rp1 juta tentu jauh lebih berguna daripada hanya memperoleh sertifikat tapi tidak akan tahu apa manfaatnya," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).

Ia mengatakan memberikan bantuan tunai akan bisa menjaga daya beli masyarakat, sekaligus menjadi asa menjaga pertumbuhan ekonomi. Mengingat, kata dia, konsumsi rumah tangga menjadi kontributor utama PDB Indonesia.

"GP Ansor berharap pemerintah memperkuat resiliensi masyarakat bawah dengan menginvestasikan lebih banyak program yang bisa langsung dinikmati dan dapat menjawab kebutuhan dasar mereka," ucap dia.

Selain itu, ia mengatakan dana Rp5,6 triilun yang digelontorkan untuk platform digital pada program Kartu Prakerja telah mencederai keadilan masyarakat. Alih-alih membantu, kata dia, pemerintah justru menjadikan perusahan-perusahaan digital tersebut bertambah pundi-pundinya dengan uang APBN.

"Ini kayak pemberian cuma-cuma pemerintah dalam jumlah besar kepada korporasi swasta justru di saat negara sedang menghadapi keterbasan anggaran," ucap dia.

Menurut dia, beberapa sesi pelatihan di Kartu Prakerja mudah ditemukan di banyak platform media sosial dan daring secara secara gratis. Bahkan, ia menyebut GP Ansor saja bisa membuat pelatihan online gratis dan praktis.

Tak hanya itu, kata dia, Program Kartu Prakerja yang hanya bisa diakses secara daring menjadikannya tidak inklusif dan tidak dapat diakses bagi sebagian kalangan masyarakat. Meminjam catatan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), hampir separuh penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap internet.

"Hentikan kerja sama dengan platform digital Kartu Prakerja di saat pandemi masih berlangsung. Realokasikan anggaran untuk bantuan tunai bagi masyarakat," imbuh dia.

Sumber : cnnindonesia

Foto : Ilustrasi/Net