Duh! Setelah ‘Dijewer’ Pangdam Brawijaya, Risma Bikin Pernyataan Kontradiktif dan Blunder di ILC

Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma) telah meminta penerapan PSBB di Surabaya dibuka, kendati attack rate angka harian penambahan terkonfirmasi Covid 19 di Surabaya masih tinggi.

Kebijakan Risma itu dipertanyakan host Indonesia Lawyers Club (ILC) Karni Ilyas, melalui telekonfrensi di ILC malam ini (09/06).

Menurut Risma, meskipun PSBB dibuka, Pemkot Surabaya membuat protokol ketat di semua lini. Penegakan protokol aka dilakukan dengan tegas.

Aktivis politik Hazreiza Patters menilai, jawaban Risma di forum ILC itu kontradiktif, dan membingungkan.

“Bu Risma, kontradiktif pernyataannya Bu. PSBB minta dibuka karena dibuat protokol ketat di semua lini dengan sosialisasi yang sangat berat selama 1 bulan. Bayangkan Bu, sosialisasi saja berat, apalagi penegakan protokol Bu? Saya bingung. PSBB itu minimal bisa membuat warga waspada Bu,” tulis Reiza di akun Twitter @Reiza_Patters.

Tak hanya itu, Reiza Patters juga mengkritisi pernyataan Risma lainnya yang juga membingungkan.

Soal karantina, Risma menyatakan, jika di satu kampung berpenduduk padat ditemukan kasus positif Covid 19, baru dilakukan karantina.

Menurut Reiza, langkah Pemkot Surabaya itu terlambat. “Bu Risma, kalo di satu kampung padat ada yang positif, baru dilakukan karantina, menurut saya sudah terlambat Bu. Karena ada masa inkubasi virus Bu. Kemungkinan sudah banyak yang tertular sebelum satu org itu dinyatakan positif. Mestinya sejak gejala muncul. #ILC,” tulis @Reiza_Patters.

Hal kontradiktif lain dibeberkan Reiza. Yakni soal kesan Risma tidak memperdulikan ‘zonasi’ Covid 19, tetapi tetap menggunakan peta penularan.

“Bu Risma ga peduli zonasi, tapi tetap menggunakan peta penularan. Zona itu sebetulnya untuk lebih memahami dan menguasai isi peta Bu...,” tulis @Reiza_Patters.

Yang tak kalah ironis, Risma terkesan merasa bingung menentukan pilihan, warga kelaparan karena PSBB dengan membiarkan warganya meninggal karena Covid 19.

“Bu Risma merasa bingung antara membiarkan warganya mati karena COVID atau karena kelaparan. Menurut saya sebetulnya bukan pilihan sulit Bu. Lebih mudah memberikan subsidi pangan daripada membiarkan warga Ibu berpotensi tertular COVID bu. #ILC,” tulis @Reiza_Patters.

Sebelumnya, Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Widodo Iryansyah menyebut kepala daerah tak serius dalam menjalankan PSBB di Surabaya Raya.

Penegasan Widodo Iryansyah itu disampaikan pada rapat koordinasi PSBB di Gedung Negara Grahadi (08/06), yang juga dihadiri Tri Rismaharini.

"Saya minta untuk menyelesaikan masalah Covid ini jangan cuma pakai data, fakta atau drama dan sebagainya. Mari kita real semuanya," tegas Widodo. [itoday]

Partner Sindikasi Konten: eramuslim

Diterbikan: oposisicerdas.com

Editor: Cici Farida

Foto: Walikota Surabaya Tri Rismaharini (Risma)/Net