Komisi IX DPR RI Puji Kebijakan Anies Soal PSBB Transisi Dengan Pengawasan Ketat

Komisi IX DPR RI mendukung penuh langkah yang diambil oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang mengumumkan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku hingga akhir Juni 2020 sebagai PSBB transisi, dengan beberapa pelonggaran aktivitas.

Sebab, perpanjangan PSBB transisi di DKI Jakarta itu dengan menitikberatkan kepada analisa data dari berbagai sisi. PSBB Transisi Menuju Aman, Sehat, dan Produktif itu bisa menjadi contoh untuk merespons Covid-19 agar dibuat dengan cara terukur dan tidak tergesa-gesa.

Demikian disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati dalam keterangannya yang diterima redaksi, Jumat (5/6).

"Indikator epidemiologi,kesehatan publik dan fasilitas Kesehatan hasil masukan dari berbagai tim ahli kesehatan bisa menjadi acuan dalam penerapan kebijakan baru. Hasil dari berbagai indikator tadi adalah tetap memperpanjang PSBB dengan pelonggaran di beberapa aktivitas dengan protokol ketat," ujar Mufida.

Anggota DPR dari Dapil Jakarta II ini mengatakan, meskipun pemulihan ekonomi penting dan ada kepentingan untuk memperoleh PAD bagi pemprov, tapi pelonggaran dan pengaktifan kembali kegiatan ekonomi dilakukan secara bertahap dengan pembatasan kapasitas serta protokol yang ketat.

"Catatannya ada pada pengawasan Penerapan Wilayah Pengendalian Ketat (WPK) di RW yang masih merah. Kemudian disiplin dari masyarakat dan pelaku serta pengawasan yang ketat di sektor-sektor yang mulai dilonggarkan seperti perkantoran, rumah makan, kendaraan umum, tempat ibadah, pusat perbelanjaan dan yang ditetapkan di fase I," tuturnya.

Katenanya, dia meminta agar ada pengawasan langsung dengan menerjunkan personil guna mengawasi tempat-tempat yang mendapat pelonggaran aktivitas.

"Pastikan aktivitasnya sesuai dengan kapasitas yang diatur di fase I dan sekaligus memastikan aktivitas yang belum boleh berjalan seperti sekolah di fase II tetap mengikuti aturan," kata dia.

Menurut Mufida, meskipun ada pelonggaran, yang harus dipahami oleh semua kalangan adalah status DKI Jakarta tetap memberlakukan PSBB. Sehingga, jangan sampai dimaknai pelonggaran dalam PSBB kali ini sebagai new normal dalam beraktivitas.

Dia menegaskan perpanjangan PSBB kali ini adalah langkah Pembiasaan Terhadap Pola Hidup Sehat dan Aman sesuai Protokol Covid-19. Karena itu, harus diapresiasi penggunaan rem kebijakan yang bisa membatalkan pelonggaran aktivitas jika ternyata kembali terjadi tren peningkatan kasus.

"Kebijakan utama adalah memperpanjang PSBB dengan sebutan PSBB Transisi Menuju Aman, Sehat, dan Produktif. Sehingga hal-hal yang diatur ketat dalam PSBB masih berlaku. Meski ada pelonggaran di beberapa sektor bukan berarti DKI Jakarta memberlakukan new normal. Pengertian yang sepaham ini penting agar tidak terjadi kerancuan di lapangan," ucapnya.

Lebih lanjut, guna menunjang keberhasilan transisi ini, sebaiknya dilakukan sosialisasi hidup disiplin dengan protokol kesehatan berbasis RW dan RT secara masif. Sosialisasi bisa dilakukan dengan melibatkan tokoh setempat dan para influencer melalui berbagai media.

"Selain itu, perlu disiapkan sarana pendukung pelaksanaan protokol kesehatan di semua tempat. Misalnya hand sanitizer, marka jarak 1-1,5 m, tempat cuci tangan, masker dan lainnya. Penyediaan sarana di area publik disediakan oleh pemerintah, dan area privat disediakan oleh pengelola tempat. Semoga masa transisi di Jakarta berhasil dengan partisipasi publik dan dukungan semua pihak," pungkasnya.

Partner Sindikasi Konten: rmol

Diterbitkan: oposisicerdas.com

Editor: Windha Pramitasari

Foto: Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati/Net