Pengamat Dedi Kurnia Syah, Kegagalan Kabinet Tidak Lepas Dari Politik Balas Budi Jokowi Usai Pilpres

Kegeraman yang diluapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya pada Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni 2020 dan baru dipublikasikan 28 Juni 2020 terus menuai reaksi beragam dari berbagai kalangan.

Pasalnya, dalam pidato itu Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle kabinet karena kinerja para pembantu dinilai biasa-biasa saja dalam menangani Covid-19.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai “marah-marah” Presiden Jokowi itu menunjukkan kepada publik bahwa kepala pemerintah telah gagal menyusun kabinetnya sendiri. Padahal, sejak awal penyusunan kabinet menteri-menteri tersebut dipilih oleh Jokowi.

"Padahal, sejak mengenalkan para menteri, presiden terlanjur memuji setinggi langit menteri pilihannya, mulai dari kebanggaan karena usia muda, hingga karena miliki jabatan fungsional jenderal. Tetapi, semua tak sesuai harapan," ujar Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL beberapa sesaat lalu di Jakarta, Rabu (1/7).

Menurut pengamat poltik jebolan Universitas Telkom ini, tidak heran apabila para menteri yang dipilih Presiden Jokowi itu kinerjanya mengecewakan bagi sang presiden itu sendiri. Sebab, pemilihan mereka sebatas didasarkan pada "politik balas budi" saat pilpres.

Presiden akan dianggap hanya meneruskan antrean untuk posisi menteri, mengingat usia kabinet yang belum genap satu tahun. Anggapan ini tentu mengarah pada “politik balas budi” seusai Pilpres 2019," demikian Dedi Kurnia Syah.

Partner Sindikasi Konten: rmol

Diterbikan: oposisicerdas.com

Editor: Cici Farida

Foto: Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah/Net