Pencopotan Baliho HRS Dikaitkan Perebutan Kursi KASAD antara Pangdam Jaya dengan Mantu Luhut

Manuver Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya), Dudung Abdurrachman, menimbulkan perang opini di masyarakat.

Pada Jumat, 20 November 2020, di Monas, Jakarta Pusat, Pangdam Jaya mengakui dirinya yang memerintahkan anggotanya mencopot baliho Habib Rizieq Shihab.

Bahkan, Pangdam Jaya dengan tegas meminta organisasi Pront Pembela Islam (FPI), yang dipimpin Habib Rizieq, untuk dibubarkan jika terus memecah belah.

Kontan saja, tindakan berani tersebut, menimbulkan pro dan kontra. Utamanya di media sosial, dua suara dengan gelembung besar saling menyindir dan mengoreksi.

Dari media sosial Twitter, tiga suara mengemuka. Pertama, dari kelompok pro pemerintah yang menggunakan kata NKRI sebagai penyuara aspirasi atas kondisi saat ini.

Kelompok ini dengan gembira menyambut aksi Pangdam Jaya. Bagi mereka, perilaku FPI dan kelompoknya sudah sangat meresahkan situasi nasional.

Kedua, kelompok yang mendukung pernyataan politisi partai Gerinda, Fadli Zon. Narasi represi kembali digaungkan. Pemerintah, dalam hal ini TNI, dianggap berlebihan.

Pasalnya, untuk menurunkan baliho menyambut kembalinya Habib Rizieq dan kampanye Revolusi Akhlak, sampai-sampai TNI yang turun langsung ke lapangan.

Mereka berpendapat, untuk menurunkan baliho "ilegal" tersebut, di sejumlah wilayah termasuk Jakarta, adalah tugas Satpol PP dan bukan dari satuan ketentaraan.

Bahkan, narasi bernada konspirasi, didengungkan. Lewat kata "KASAD" kelompok kedua ini menyebut tindakan Mayjen TNI Dudung Abdurrachman sebagai upaya cari muka.

Dudung dinilai sedang bermanuver untuk posisi yang lebih tinggi, yakni KASAD, sementara saingannya disebut-sebut adalah menantu Menko Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak yang baru saja dimutasi dari Danpaspampres menjadi Pangdam Udayana.

Dalam hal ini, mereka mengaitkan konspirasi ini dengan membawa-bawa nama Mayjen TNI Dudung, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD. Mantu AM Hendropriyono itu digadang-gadang segera menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI.

Terakhir, ada kelompok moderat. Kelompok ini tak ingin berkonfrontasi langsung dalam perang opini. Namun, mereka mengamati dengan saksama dan gembira.

Adapun pernyataan Pangdam Jaya yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat adalah agar FPI dan kelompoknya agar tak berbuat seenaknya sendiri.

"Kalau perlu FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari," ucap Dudung Abdurrachman di hadapan para wartawan, Jumat, 20 November 2020.***