Elite PD Minta Gibran Serahkan Diri ke KPK, Refly Harun: Yang Makan Dana Bansos Harus Tanggung Jawab

Baca Juga

Pakar hukum tata negara Refly Harun mengomentari pernyataan elite Partai Demokrat Benediktus Kabur Harman yang meminta putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan diri ke KPK.

 

Melalui akun Twitternya, anggota Komisi III DPR RI yang akrab disapa Benny itu mendorong KPK benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik sebagai respons beredarnya kabar dugaan keterlibatan lingkaran Istana dan elite partai politik di kasus korupsi Bansos.

“Demi menjaga nama baik Istana dan citra Presiden Jokowi, segeralah KPK ambil langkah. Panggil dan periksa. Jangan ada ewuh pakewuh! Bila perlu istana fasilitasi KPK untuk segera periksa. Lebih baik lagi jika yang bersangkutan serahkan diri ke KPK untuk diperiksa," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Refly Harun pertama-tama mengaku khawatir karena belakangan, siapa pun yang mengkritik pemerintah kerap distigmatisasi dengan sebutan tertentu.

"Saya khawatir memang bangsa ini agak sakit jadinya ya, karena siapa pun yang ingin mengkritik pemerintahan, yang kemudian ingin negara ini baik itu selalu dicap sebagai kelompok intoleran, radikal, kawannya kadrun, seolah-olah stigmatisasi itu tidak bisa dilepaskan," tuturnya.

Dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa, 22 Desember 2020, padahal menurut Refly Harun seharusnya sebagai warga negara demokrasi, rakyat harus bisa bersifat objektif.

"Saya selalu memegang prinsip sejak dulu, yaitu siapa pun yang salah harus segera diperiksa, tidak peduli apakah dia itu seorang pembesar negeri, anak pembesar negeri atau siapa pun, yang penting adalah jenis kejahatannya korupsi," ucapnya.

Refly Harun menegaskan jangan sampai kasus ini hanya diabaikan oleh KPK, karena siapa pun yang menikmati dana ini di atas penderitaan rakyat yang terdampak pandemi harus bertanggung jawab.

"Jadi jangan sampai ini tidak diselidiki lebih lanjut, prinsipnya adalah siapa pun yang salah, siapa pun yang terlibat, dan siapa pun yang memakan dana bansos ini, dia harus bertanggung jawab apalagi dana yang dikorupsi itu luar biasa besarnya," tuturnya.

"Tidak hanya yang mengalir kepada Juliari, tetapi juga yang mengalir ke elite-elite politik lainnya," sambungnya.

Refly Harun juga meminta KPK agar tetap kuat untuk memberantas akar-akar dalam kasus tindak pidana korupsi karena menurutnya salah satu akar korupsi adalah korupsi politik.

"Salah satu akar dalam korupsi itu adalah korupsi politik yang biasanya melibatkan kekuatan dan kekuasaan yang saat ini sedang berkuasa," ucapnya.

"Tapi dalam konteks ini kita harus mendorong KPK untuk sedikit berani melakukan dan mengupayakan siapa pun yang terlibat termasuk misalnya kalau itu putra presiden sekali pun, kalau itu pejabat tinggi sekali pun dan siapa saja yang terlibat," tambah Refly Harun.

Sebelumnya, Benny Harman juga menyarankan, sebaiknya Jokowi merespons kabar adanya keterlibatan orang dekat dan orang di sekitar Istana, termasuk partai politik yang diduga terkait kasus korupsi Bansos.

“Saya mau melihat apakah Presiden akan melindungi habis-habisan keluarga dekatnya, atau akan legowo membiarkan orang dekatnya atau putra kandungnya sendiri diperiksa KPK. Jika saya presiden Jokowi, saya akan buka pintu lebar lebar untuk KPK periksa. Berani bung? Liberte!,” tuturnya.

Benny Harman menyayangkan adanya upaya untuk mengucilkan pihak-pihak yang mendorong aliran kasus dana Bansos hingga tuntas oleh KPK.

“Bayangkan d*ngunya negara ini. Kelompok yang mendesak KPK usut tuntas kasus korupsi Bansos yang mengalir jauh sampai ke Pilkada untuk sukseskan Paslon partai tertentu dibilang kelompok intoleran! Dibilang sahabat kaum kadrun. Dibilang tidak Pancasilais. Macam macam saja. Rakyat monitor!," ucapnya.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Pakar hukum tata negara Refly Harun/Net