PKS Minta Ketegasan Jokowi Tolak Wacana Presiden 3 Periode

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Joko Widodo segera mengambil sikap dan menegaskan kembali penolakan wacana Presiden dapat memimpin tiga periode.

Pernyataan Mardani sekaligus menanggapi kecurigaan mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais yang menangkap gelagat pembahasan pasal Presiden akan kembali terpilih tiga periode.

"Wacana tiga periode perlu segera ditegaskan Pak Jokowi bahwa tidak akan ada tiga periode," kata Mardani lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (13/3).

Menurut dia, ide kepemimpinan Jokowi dalam tiga periode merupakan sesuatu yang berbahaya. Ia khawatir hal itu justru akan menjadi tirani bagi masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI itu tak menampik kecurigaan Amien soal potensi tiga periode presiden Jokowi. Apalagi, kecurigaan itu muncul di tengah konflik internal Partai Demokrat dengan melibatkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Kembali pada tirani (presiden tiga periode). Tanda-tanda bisa saja berkembang. Apalagi ada cerita KLB Demokrat," kata dia.

Pendiri Partai Ummat sekaligus anggota Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar, Amien Rais sebelumnya mencurigai ada upaya yang dilakukan sejumlah pihak untuk menerbitkan pasal dalam aturan hukum agar pemerintahan bisa kembali memimpin dalam tiga periode.

Amien menangkap sinyal yang berkembang ke arah Jokowi tiga periode lewat beberapa isu politik beberapa waktu terakhir.

"Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini, akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya," kata Amien lewat akun Instagram pribadinya, Sabtu (13/3).

Terkait isu jabatan presiden tiga periode, Jokowi pernah menegaskan bahwa dirinya tak setuju dengan usul itu. Jokowi justru curiga pihak yang mengusulkan wacana tersebut ingin menjerumuskannya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.

Jokowi menegaskan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi. Saat ada wacana untuk mengamendemen UUD 1945, Jokowi menekankan agar tak melebar dari persoalan haluan negara.

"Sekarang kenyataannya begitu kan, [muncul usul] presiden dipilih MPR, presiden tiga periode. Jadi lebih baik enggak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan eksternal yang tidak mudah diselesaikan," kata dia.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com