Begini Perbedaan KPK Ibu Kota Ala Anies dan KPK Lembaga Antikorupsi

Baca Juga

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini mengungkapkan bahwa DKI Jakarta memiliki lembaga yang namanya KPK Ibu Kota. Anies mengatakan KPK Ibu Kota ini membantu dirinya untuk mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

“KPK Ibu Kota bertugas untuk membantu Gubernur di dalam mengawasi dan memantau praktik-praktik yang terjadi di DKI, yang harapannya melakukan pencegahan. Dan bila terjadi masalah, maka kita bisa menindak dengan cepat dan akan terus-menerus melakukan peningkatan atas sistem kita,” jelas Anies saat memberikan sambutan secara daring dalam diskusi bertajuk "Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah", Kamis (8/4/2021).

Kala itu, Anies tidak memberikan penjelasan secara detail terkait KPK Ibu Kota tersebut. Lalu lembaga apa sebenarnya KPK Ibu Kota ini dan apa perbedaan dengan KPK yang kita kenal selama ini?

Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Tatak Ujiyati, memberikan penjelasan secara lengkap tentang KPK Ibu Kota yang dimaksud Anies. Tatak mengatakan, KPK Ibu Kota bukanlah lembaga yang baru, tetapi sudah dibentuk oleh Gubernur Anies pada 2018 lalu.

KPK Ibu Kota ini merupakan bagian dari TGUPP bidang pencegahan korupsi.

“KPK Ibu Kota adalah singkatan dari Komite Pencegahan Korupsi yang dibentuk Gubernur Anies pada tahun 2018 lalu,” ujar Tatat saat dihubungi, Sabtu (10/4/2021).

Sesuai namanya, kata Tatak, KPK Ibu Kota ini berfungsi untuk "pencegahan korupsi", bukan penindakan. Menurut dia, penekanan pada aspek pencegahan menjadi pembeda utama KPK Ibu Kota dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang familiar disebut sebagai KPK.

“Sebagaimana kita tahu, KPK melakukan pemberantasan korupsi secara menyeluruh, termasuk pada penindakan yang seringkali berakhir di pengadilan,” tandas dia.

Tatak mengakui bahwa KPK yang dikenal sebagai lembaga antirasuah juga memiliki bidang pencegahan. Namun, menurut dia, personel KPK jumlahnya terbatas, sementara mereka harus mengurus seluruh Indonesia.

“Dengan personel yang terbatas, akan sulit bagi KPK untuk fokus membantu satu provinsi saja seperti DKI Jakarta. Itulah kenapa karena serius ingin mencegah terjadinya korupsi, Anies menginisasi dibentuknya KPK Ibu Kota Jakarta. Jadi fokus KPK Ibu Kota lebih pada pencegahan. Tidak seperti fungsi KPK yang punya fungsi pemberantasan, dan juga KPK Ibu Kota Jakarta ini tidak memiliki hubungan struktural dengan KPK,” pungkas Tatak.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: istimewa)