Duterte: Meski Punya Utang Budi, Kedaulatan Filipina Tak Bisa Ditawar China

Meskipun China telah banyak membantu Filipina, namun tidak berarti Manila mengorbankan kedaulatannya.

Sepertinya itu yang ingin disampaikan oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte, ketika menegaskan bahwa ia tidak akan menghentikan patroli militernya di Laut China Selatan.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam (28/4), Duterte mengatakan Filipina telah berutang budi pada China untuk banyak hal, termasuk vaksin Covid-19 yang gratis.

Namun Duterte menekankan, klaim Filipina di Laut China Selatan tidak dapat ditawar.

"Saya akan memberi tahu China, kami tidak ingin masalah, kami tidak ingin perang. Tetapi jika Anda menyuruh kami pergi, tidak," tegasnya, seperti dikutip AFP.

"Ada hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dikompromikan, seperti kita mundur. Ini sulit. Saya berharap mereka mengerti, tapi saya memiliki kepentingan negara saya juga untuk melindungi," jelas dia.

Dalam beberapa waktu terakhir, China dan Filipina terlibat dalam ketegangan di Laut China Selatan. Itu terjadi ketika Beijing menolak untuk menarik kapal-kapalnya dari Whitsun Reef yang masuk ke dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina.

Duterte yang dikenal berupaya untuk mendekatkan diri pada China berada di bawah tekanan domestik untuk mengambil tindakan yang lebih keras.

Di tengah ketegangan yang terjadi, penjaga pantai Filipina melakukan latihan di dekat Pulau Thitu dan Scarborough Shoal, serta pulau Batanes.

Scarborough merupakan salah satu tempat memancing terkaya di kawasan itu, yang telah lama menjadi titik api perselisihan antara Manila dan Beijing.

Menanggapi latihan tersebut, kementerian luar negeri China pada Senin (26/4) mengatakan Filipina harus menghentikan tindakan yang memperumit situasi dan meningkatkan perselisihan.

Selain itu, Filipina juga telah meningkatkan "patroli kedaulatan" yang melibatkan angkatan laut, penjaga pantai dan perikanan di Kepulauan Spratly.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Presiden FIlipina Rodrigo Duterte/Net