Tentang Pertemuan Jokowi-Megawati Sebelum Usulan Utak-atik Kementerian

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Seokarnoputri sebelum adanya persetujuan perombakan kementerian oleh DPR. Apa yang dibahas keduanya?

Pertemuan Jokowi dengan Megawati diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut Megawati dan Jokowi rutin bertemu. Pertemuan terakhir dilaksanakan pada 10 hari lalu. Namun, ditegaskan Hasto, pertemuan keduanya membahas hal fundamental tentang bangsa dan negara.

"Pertemuan secara rutin dan periodik dilakukan kedua pemimpin membahas tentang bangsa dan negara, berbagai persoalan-persoalan yang sifatnya fundamental dan strategis dan akan menentukan perbaikan nasib rakyat dan bangsa dan negara ke depan," kata Hasto, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2021).

Terkait adanya isu reshuffle pascaperombakan kementerian tersebut, Hasto menegaskan hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Hasto mengatakan Megawati selalu mengajari para kadernya taat pada aturan main dalam berpolitik.

"PDI Perjuangan oleh Ibu Megawati itu diajarkan berpolitik dengan taat pada aturan main, tata pemerintahan yang baik. Terkait dengan reshuffle itu kan yang memiliki hak prerogatif adalah presiden," ujar Hasto.

Hasto menegaskan PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Presiden Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif.

"Karena menteri adalah sebagai pembantu presiden. Dengan hak prerogatif dari presiden tersebut, maka presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi kinerja dari seluruh jajaran kabinetnya. Dan untuk itu, reshuffle hanya bisa dilakukan atas kehendak dari presiden. Itu sikap dari partai," ucap Hasto.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan PDIP mendukung penuh perombakan kementerian, dalam hal ini Kemenristek yang dilebur ke dalam Kemendikbud. Dengan begitu, kata Hasto, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) akan semakin kuat.

"Nasibnya BRIN makin kuat. BRIN di bawah Presiden. BRIN makin menjadi sebuah infrastruktur yang sangat penting bagi percepatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Masa kita kalah sama Singapura, sama Korea Selatan yang kemerdekaannya tidak jauh berbeda dengan kita? Itu karena apa? Risetnya. Bagi PDI Perjuangan, dalam kerangka ideologis, BRIN inilah yang akan menjadi penopang agar Indonesia berdikari," ujarnya.

Hasto lantas menceritakan pesan Megawati saat mengusung Jokowi sebagai presiden. Mega, kata Hasto, mengatakan pentingnya badan riset untuk mengembangkan teknologi.

"Ibu Mega menegaskan perlu empat hal. Yaitu meneliti tentang ilmu pengetahuan teknologi berkaitan dengan manusianya, berkaitan floranya, berkaitan fauna, dan berkaitan dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Jadi Ibu Mega tidak bicara tentang transaksional," ujarnya.

"Ibu Mega berbicara tentang kepentingan bangsa dan negara agar kita jalan berdikari perlu BRIN. Maka BRIN ini sangat penting di dalam membangun spirit kita, melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi," imbuh Hasto.

Diketahui, persetujuan penggabungan Kemendikbud dan Kemenristek diambil dalam rapat paripurna DPR RI, Jumat (9/4) pagi. Jokowi sebelumnya telah bersurat kepada DPR terkait pembentukan Kementerian Investasi.

"Dan sesuai hasil rapat konsultasi pengganti rapat Bamus, 8 April 2021, yang telah bahas surat Presiden Nomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian dan menyepakati penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kemenristek ke Kemendikbud sehingga menjadi Kemendikbud dan Ristek, pembentukan Kementerian Investasi untuk meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Jokowi sebagai capres yang diusung partainya di Pilpres 2019. (Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres)