Hanya Jadi Petugas Partai, Sastrawan Politik: PDIP tak Lahirkan Negarawan

Baca Juga

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak melahirkan negarawan karena kadernya didesain menjadi petugas partai.

“Wajar saja, kader PDIP sulit menjadi seorang Negarawan, yang meletakkan kepentingan negara, bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan partai. Desain pengkaderan di internal PDIP hanya akan menghasilkan sosok petugas partai,” kata Sastrawan Politik Ahmad Khozinudin, Senen (31/5/2021).

Bahaya sekali sebuah negara dipimpin petugas partai karena orientasi hidupnya bukan lagi untuk bangsa dan negaranya, tetapi untuk partai. Partai bukan lagi menjadi kendaraan politik, tetapi tujuan politik itu sendiri.

“Entahlah, apakah visi petugas partai yang dicanangkan Megawati ini ada hubungannya dengan sejumlah kader PDIP yang dicokok KPK karena kasus korupsi. Entahlah, apakah korupsi kader PDIP itu merupakan perilaku menyimpang atau merupakan penugasan dari partai,” ungkapnya.

Kata Ahmad Khozinudin, desain pengkaderan PDIP bisa ditafsirkan hanya bervisi mendidik anggotanya untuk menjadi petugas partai, bukan sosok negarawan. Patut diduga yang diinginkan PDIP hanyalah kader yang loyal kepada partai, bukan pada Negara.

Ada kekhawatiran jika negara ini dipimpin oleh kader PDIP. Sebab, kader PDIP kelak dalam memimpin akan loyal dan tunduk pada instruksi partai, berkhidmat dan melayani partai.

“Padahal, semestinya pemimpin itu tunduk kepada konstitusi. Dia harus menjadi sosok Negarawan, yang menjadikan kepentingan bangsa dan negara diatas segalanya. Dia harus berkhidmat dan melayani rakyat,” jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan, ejumlah kader PDIP banyak yang ditangkap KPK seperti Andreu Misanta Pribadi, kader PDIP yang juga eks Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo. Wenny Bukamo, eks Bupati Banggai Laut, kader PDIP itu ditangkap KPK lantaran kasus suap terkait proyek di Kabupaten Banggai Laut. Juliari Peter Batubara, Menteri Sosial sekaligus pejabat di DPP PDIP itu ditangkap karena melakukan korupsi pengadaan paket bantuan sosial alis bansos Covid-19. Dan Nurdin Abdullah, Gubernur Sulawesi Selatan dari PDIP ditangkap KPK karena diuga menerima suap proyek di Sulsel.

Adapun Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK dan Dit Tipikor Bareskrim, tidak diakui kader PDIP dan PKB. Meskipun, saat nyalon diusung PDIP.

“Yang perlu diselidiki, ternyata duit korupsi itu mengalir ke kantong kader PDIP lainnya. Contohnya, korupsi dana bansos Mensos PDIP, mengalir ke ketua DPC PDIP Kendal. Ini para petugas partai korupsi, apakah memang mendapat instruksi atau penugasan dari PDIP untuk korupsi ? dan hasil korupsinya nyetor kepada PDIP?” pungkasnya.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Megawati Soekarnoputri/Net