Iwan Sumule: Demokrasi Hari Ini Masih Sebatas Blanko, Rakyat Dipukul Dan Disiksa

Demokrasi di Indonesia pasca 23 tahun reformasi seperti saat ini sebatas blanko dan bersifat administratif.

Di era Presiden Joko Widodo, banyak rakyat yang mendapatkan perlakuan buruk dari pemerintah. Padahal, Indonesia harusnya memasuki kehidupan demokrasi yang beranjak dewasa.

"Kita masih mendapati rakyat dipukul, disiksa, dan ditangkap saat melakukan aksi protes 21-22 Mei 2019, rakyat dipertontonkan kecurangan Pilpres 20219 lalu. Tragedi kemanusiaan KM 50 dan penangkapan aktivis ProDEM diperlakukan bak pelaku kriminal, tangan diborgol. Ini betul-betul menyayat perjuangan demokrasi," ujar Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule dalam halal bihalal dan pembukaan rumah konsolidasi demokrasi di Kantor ProDEM Jakarta Pusat, Minggu (6/6).

Belum lagi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saat ini, KKN bukannya dihapus, malah bertambah marak. Bahkan Iwan Sumule mengatakan, KKN saat ini dibentengi dengan UU Corona yang memberikan imunitas kepada koruptor.

"Betul-betul menjadi pekerjaan rumah (PR) reformasi yang mesti diselesaikan," kata Iwan.

Tak hanya itu, selepas orde baru (Orba), pemerintahan yang dibangun di atas landasan reformasi semestinya menjunjung nilai-nilai demokrasi.

"Namun sayang, kehidupan demokrasi yang seharusnya memasuki dimensi substansial, masih berkutat dalam soal prosedural. Demokrasi hari ini masih bersifat administratif, masih sebatas blanko," pungkas Iwan.

Acara yang bertema "Perwujudan Demokrasi Harus Hadir Dalam Kehidupan Dan Sampai Ke Piring-Piring Rakyat" ini dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria; ekonom senior Rizal Ramli.

Kemudian aktivis Jumhur Hidayat, mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Adhie Massardi; MS Kaban; Hariman Siregar; dan puluhan aktivis ProDEM lainnya.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule saat berpidato di depan para tokoh dan aktivis di Kantor ProDEM, Jakarta Pusat/RMOL