Qodari: Prabowo Cuma Dijadikan Alat untuk Lawan Jokowi

Penasihat komunitas Jokpro 2024, M. Qodari, membicarakan kemungkinan duet Jokowi-Prabowo bisa menghentikan polarisasi di antara pendukung kedua tokoh tersebut yang terjadi selama ini.

Qodari membentuk komunitas Jokpro 2024 yang mengusung pasangan Jokowi-Prabowo maju sebagai calon presiden dan wakil presiden di pemilihan presiden 2024.

Menurutnya, disatukannya Jokowi dan Prabowo bisa membuat masyarakat yang selama ini dinilainya terpolarisasi, akan bersatu lagi.

Namun, anggapan Qodari ditentang oleh bekas anggota MPR dan sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu.

Said Didu yang selama ini vokal mengkritik pemerintahan Jokowi menilai, polarisasi antara pendukung Jokowi dan Prabowo akan tetap terjadi meski kedua tokoh tersebut berpasangan di Pilpres 2024.

Said Didu mencontohkan saat ini ketika Prabowo masuk ke dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan, orang-orang yang sebelumnya mendukung Prabowo kini balik menjadi kontra terhadapnya.

Qodari mengakui hal itu dan menilai selama ini Prabowo hanya dijadikan alat oleh orang-orang yang ingin melawan Jokowi.

"Yang meninggalkan dan tidak setuju dengan Prabowo memang ada. Kita lihat saja yang sudah jelas, misalnya Ijtima Ulama," sebut Qodari dikutip Pikiran-rakyat.com dari video yang diunggah di kanal Youtube Karni Ilyas Club pada 26 Juni 2021.

"PA 212 dan 411 tidak mungkin bersetuju dengan Jokowi. Dan memang realitanya (pada Pilpres) 2019, Prabowo itu cuma dipakai sebagai alat untuk melawan Jokowi," ujarnya menambahkan.

"Termasuk juga tokoh-tokoh yang dahulu mendukung Prabowo karena memang tidak setuju dengan Jokowi. Ketika Prabowo bergabung (ke pemerintahan Jokowi) mereka tentu tidak akan mau bergabung."

Namun, menurut Qodari, dalam konteks dukungan partai, Gerindra yang sebelumnya beroposisi kepada Jokowi, kini terbukti telah mendukung Jokowi.

Terlepas dari itu, dibentuknya komunitas Jokpro 2024 semakin mengencangkan isu penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode.

Meski begitu, MPR menjamin masa jabatan presiden tetap akan 2 periode dan tidak mengalami penambahan dengan amandemen UUD 1945.

Di sisi lain, Jokowi menyampaikan pernyataan bahwa dirinya sama sekali tidak berniat menjadi presiden 3 periode.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. /Twitter/@prabowo