Mahfud MD Disindir Relawan: Publik Harus Gaduh Dulu, Baru Presiden Ambil Keputusan?

LaporCovid-19, koalisi warga dan relawan penanganan Covid-19, merespons keterangan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD soal vaksinasi berbayar yang semula sempat dapat kritik keras dari publik.

Pemerintah sempat akan meluncurkan program Vaksin Gotong Royong individu berbayar yang diatur Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.

Pemerintah menunjuk PT Bio Farma (Persero) dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19.

Mengutip keterangan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021, harga yang ditetapkan untuk satu dosis Vaksin Gotong Royong adalah Rp321.660.

Sementara tarif maksimal pelayanan vaksinasi oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta sebesar Rp117.910 per dosis.

Namun, alih-alih disambut masyarakat, kebijakan tersebut justru dikecam oleh banyak kalangan.

Vaksinasi berbayar banyak dinilai tidak tepat diterapkan ketika banyak masyarakat yang kesulitan secara ekonomi akibat pandemi sementara tingkat kecepatan vaksinasi perlu digenjot.

Akhirnya, pada 16 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi membatalkan program vaksinasi Gotong Royong berbayar.

"Presiden telah memberi arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semua dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan pers melalui Youtube Sekretariat Presiden, 16 Juli 2021.

Mahfud MD melalui utas di akun Twitter pribadinya menerangkan, kebijakan vaksinasi Gotong Royong berbayar idenya muncul saat terjadi lonjakan kasus akibat kemunculan varian virus Delta.

"Pemerintah menggencarkan vaksinasi, vaksin ada tp tenaga vaksinator tdk cukup. Terjadi antrean rakyat," kicau Mahfud MD.

"Tenaga medis tak cukup. TNI, POLRI, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tp tetap bnyk yg tak terlayani, banyak yg sdh antre tp tak bs terlayani saking banyaknya. Muncul ide dari swasta yg akan membelikan utk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri."

Menurutnya, swasta akan mencetak vaksinator sendiri dan pelaksanaan vaksinasinya tidak menggunakan APBN dan vaksin pemerintah.

"Tp timbul reaksi penolakan yg keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," cuit Mahfud MD.

LaporCovid-19 mengkritik cara Presiden mengambil keputusan, sebagaimana yang diterangkan Mahfud MD.

Cuitan relawan LaporCovid-19.

"Mungkin publik harus gaduh, baru presiden mengambil keputusan (?) Seharusnya tidak perlu, cukup fokus memperbaiki mekanisme vaksin gratis. Bukan malah menerima ide untuk jualan ke rakyat!" kicau LaporCovid-19 merespons cuitan Mahfud MD.

"Satu lagi, vaksinator terbatas atau memang distribusi stok vaksinnya berantakan?"

"Ah iya, kemarin Kimia Farma kan siap VGR, berarti ada banyak vaksinator disana. Diperbantukan saja untuk vaksin gratis," cuit LaporCovid-19 memberi usulan.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Menkopolhukam Mahfud MD. /Tangkap layar youtube.com/Kemenko Polhukam RI