Ombudsman Sebut 75 Pegawai KPK Layak Jadi ASN, Jokowi Didesak Nyatakan Tidak Setuju TWK

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mendesak Presiden Joko Widodo atau yang biasa disebut Jokowi untuk menyatakan tidak setuju atas Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada beberapa waktu lalu.

Desakan tersebut berdasarkan penemuan Ombudsman terkait maladministrasi dalam pelaksanaan TWK yang diadakan KPK.

TWK yang diadakan oleh KPK menuai polemik dan kontroversial publik.

Melalui TWK ada 75 karyawan tidak lolos tes yang diadakan oleh KPK dan dicopot dari jabatannya.

Usulan yang diberikan Mardani Ali Sera berdasarkan temuan dari Ombudsman.

Ombudsman menemukan adanya maladministrasi dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Dari penemuan tersebut, Ombudsman menilai jika 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dinilai layak untuk menjadi ASN.

"Tegas UU menyatakan bahwa rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan KPK sebagai pihak terlapor. Pak @jokowi harus ikut mengawasi langsung proses tsb dengan melibatkan Ombudsman," kata Mardani melalui unggahan di akun Twitter miliknya.

Menurut Mardani, Presiden bisa amnbil alih proses tersebut jika rekomendasi yang diberikan Ombudsman diabaikan.

Selain itu, dengan adanya penemuan maladnministrasi oleh Ombusdman, Mardani juga mendesak Jokowi untuk menyatakan ketidaksetujuan terhadap TWK.

"Momen yg tepat bagi pak @jokowi utk menunjukkan ketidaksetujuannya atas TWK seperti yg pernah beliau sampaikan," ujar Mardani.

Apalagi, temuan Ombudsman menunjukkan ada banyak kecacatan administrasi dalam pelaksanaan TWK.

Pelaksanaan TWK tersebut juga mendapatkan penilaian negatif dari publik yang disebut sebagai akal-akalan untuk menyingkirikan 75 pegawai yang tidak lolos.

"Temuan Ombudsman kian menegaskan banyak cacat administrasi dalam pelaksanaan TWK & tidak salah jika publik melihat tes tsb hanya akal2an untuk menyingkirkan 75 pegawai," tuturnya.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk menyatakan tidak setuju TWK KPK. /Dok. Setpres