Perlu Ada Napas Al Quran Dan Hadits Dalam Konstruksi Gerak Ekonomi Bangsa

Baca Juga

Kondisi perekonomian Indonesia perlu dilakukan rekonstruksi gerak dan pola, baik secara makro maupun mikro dengan menyesuaikan Al Quran dan hadist.

Menurut Ketua Umum HMI Korkom UPI, Muhammad Zeinny, Al Quran diturunkan ke bumi bukan hanya untuk umat Islam saja, melainkan bagi seluruh manusia di bumi.

"Maka dari itu, saya pikir pedoman serta anjuran Allah SWT dalam berkehidupan pasti sesuai dan ideal dengan kondisi serta pola naluriah seorang manusia," ucap Zein diberitakan Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (13/7).

Zein menilai, pola konstruksi beberapa unsur fiskal, moneter, atau pun unsur mikro ekonomi masih jauh untuk bisa dikatakan ideal dan sesuai dengan Al Quran.

Ditambah lagi, kondisi umat dan kondisi bangsa terjebak dalam tatanan wacana serta teori ketika menyikapi suatu hal, baik itu di bab keimanan (tauhid) hingga gotong royong.

"Ini enimbulkan permasalahan, disparitas semakin menggila, distribusi dan penerimaan zakat serta pajak dalam aspek penerimaan negara tergolong belum maksimal, dan jurang kemiskinan yang kiat melebar," tuturnya.

Tak hanya itu, pola RAPBN, pembagiaan prioritas fiskal, serta manajerial moneter di Indonesia banyak yang perlu disesuaikan. Mulai dari prioritas anggaran, penyerapan anggaran, relokasi prioritas program setiap kementrian serta kontruksi aspek penerimaan negara.

"Juga bab fundamental ekonomi perlu adanya penyesuaian pola pemerataaan serta asumsi makro yang dinilai ada kekeliruaan pola pikir kesehjateraan ekonomi di Indonesia," ungkap mantan Ketua BEM Fakultas Ekonomi UPI itu.

Maka dari itu, perlu adanya kedaulatan bangsa dalam aspek ketahanan ekonomi di bidang fiskal negara, disamping penguatan seara makro, juga hubungan politik atau pun ekonomi internasional.

Selain itu, pemerintah juga perlu mulai mengubah pola realokasi anggaran dengan landasan fundamental dan prioritas ekonomi negara.

"Dengan arti kesehjateraan masyarakat, berarti terpenuhi dan cukupnya kebutuhan primer harus ada alokasi khusus dari negara setiap tahun dengan memaksimalkan pola cross distribution dengan memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak dan dari sumber-sumber lain non utang," jelasnya.

Pemerintah juga perlu melakukan sinergitas dengan segala pihak dan aspek untuk mewujudkan hal tersebut demi penyelarasan kesehjateraan yang merata.

"Negara sangat memungkinkan untuk menerapkan sistem secara sistematis tersebut. Tentunya semata-mata untuk kemajuaan dan kebaikan umat, bangsa, dan negara," tegasnya.

Terakhir, Zein berpandangan bahwa BUMN perombakan karena dianggap merugikan negara. Ketergantungan utang yang perlu dikurangi, bahkan dihapuskan secara perlahan.

"Agar nantinya kedaulatan politik dan perencanaan bisa terwujud tanpa ada kepentingan lain yang masuk melalui utang-utang yang banyak tersebut," tandasnya.

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Ketua Umum HMI Korkom UPI, Muhammad Zeinny/Ist