Soal Jeritan Rakyat, Guru Besar Unas Sebut PPKM Tidak Komprehensif, Prematur bahkan Ilegal

Pengamat politik dari Universitas Nasional (Unas), Andi Yusran turut menanggapi narasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait jeritan rakyat saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat atau Level 4.

Menurutnya, narasi presiden yang membandingkan PPKM dengan Lockdown merupakan pernyataan yang salah.

Andi mengatakan, rakyat menjerit setelah ditetapkan PPKM karena kebijakan tersebut masih prematur dan tidak dirancang secara komprehensif.

"Kebijakan itu prematur dan tidak dirancang secara komprehensif, kebijakannya sekedar memproteksi kegiatan masyarakat dengan berbagai jenis larangan dan pembatasan namun lemah dalam mempromosikan aspek ‘social recovery’," ujarnya kepada wartawan, Jumat, 30 Juli 2021.

Presiden, kata Andi, sekadar memperlihatkan pemulihan sosial yang hanya menonjolkan pada bantuan sosial (bansos). Padahal realitanya, kerap muncul masalah saat pendistribusiannya di lapangan.

Bahkan, dia berpendapat, kebijakan PPKM masuk dalam kategori ilegal. Andi menyebut ilegal karena merujuk kepada UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang tidak mengenal diksi PPKM bahkan PSBB yang pernah diberlakukan pemerintah.

“Kebijakan PPKM Darurat itu ilegal karena tidak punya legal standing, UU Karantina kesehatan tidak mengenal jenis itu,” jelasnya.

Sehingga ia menduga pemerintah menerapkan PPKM tidak mengacu pada UU Kekarantinaan Kesehatan dan tidak menerapkan lockdown karena menghindari tanggung jawab sosial ekonomi.

"Pemerintah enggan mengambil kebijakan lockdown atau karantina wilayah karena menghindari tanggung jawab sosial-ekonomi," pungkasnya.

Sebagai informasi, menurut data pemerintah, per Jumat, 30 Juli 2021 kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 41.168.

Sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 3.372.374 sejak pertama kali diumumkan pada Maret 2020 lalu.

Selanjutnya, pasien sembuh bertambah 44.550 orang. Dengan demikian, total pasien yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 telah mencapai 2.730.720 orang.

Sementara, kasus kematian juga bertambah 1.759 jiwa. Total kematian akibat wabah tersebut kini menjadi 92.311.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersama Presiden Jokowi dalam satu momen. Guru Besar Unas menyebut PPKM tidak Komprehensif, prematur bahkan ilegal. /Tangkapan layar Instagram/@luhut.pandjaitan//