Wagub DKI: Jakarta Siap Laksanakan Skenario Terburuk Perpanjangan PPKM Darurat

Baca Juga

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan, saat ini daerahnya siap melaksanakan skenario terburuk perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

"Kami siap melaksanakan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat terkait perpanjang dimungkinkannya perpanjangan PPKM Darurat," kata Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa, 13 Juli 2021.

Di samping itu kata dia, saat ini angka kasus Covid-19 sudah ada perbaikan dalam 10 hari terakhir.

Hanya saja bila nanti dirasa penurunannya masih belum signifikan dan kalau memang pemerintah pusat mengambil kebijakan diperpanjang, pihaknya siap melaksanakannya.

"Tentu kami Pemprov DKI Jakarta akan melaksanakannya dengan penuh disiplin dan tanggung jawab," tutur dia.

Terlebih kata dia, selama 10 hari terakhir ini terjadi penurunan mobilitas masyarakat yang begitu signifikan.

Ditambah kasus Covid-19 juga terus menurun karena bahkan angka kematian akibat virus corona juga bisa ditekan.

"Kami juga akan tingkatkan tenaga kesehatan Rumah Sakit darurat dan sebagainya kami upayakan yang terbaik," katanya.

Ariza menyebutkan, Pemprov Jakarta juga akan terus menambahkan berbagai fasilitas kesehatan untuk mengantisipasi lonjakan kasus di kemudian hari.

Terkait penuhnya rumah sakit serta ruang ICU, pihaknya mengupayakan peningkatan membuat rumah sakit baru hingga meningkatkan rumah sakit tenda.

Kemudian akan ada penambahan 1.000 tempat tidur. Lalu, tenaga kesehatan juga akan ditambah sebanyak 3.000 orang untuk melayani pasien Covid-19 yang harus dirawat.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk menyiapkan bantuan sosial (bansos) bila pemerintah pusat benar-benar melanjutkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 selama enam minggu.

"Ketika kebijakan yang dikeluarkan berdampak kepada mereka kan harus diselamatkan," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono saat dihubungi Pikiran-Rakyat.com, Selasa, 13 Juli 2021.

Gembong menyebutkan, kalau memang nantinya pemerintah pusat melanjutkan PPKM Darurat, maka DPRD juga pasti akan mendorong agar Pemda DKI Jakarta mengeluarkan bantuan sosial.

"Kalau ada kelanjutan, kami mendorong ke arah sana. Kita harus memerhatikan masyarakat yang bekerja hari ini untuk makan ini," tutur dia.

Dia menilai, para pekerja informal saat ini terkena dampak langsung akibat kebijakan PPKM Darurat yang saat ini berlangsung.

"Yang seperti ini pemerintah harus hadir bentuknya apa ya, ini yang harus duduk bareng agar mereka tidak terdampak begitu dalam," tutur dia.

Menurutnya, bukan hal yang begitu sulit bagi Pemprov Jakarta kalau pun harus mengeluarkan Bansos Covid-19.

Tentunya kata dia, Pemprov Jakarta harus sigap melakukan pergeseran atau refocusing anggaran di beberapa sektor untuk kemudian dialihkan ke Bansos Covid-19.

"Kalau toh kita mengeluarkan Bansos, keuangan kita mampu kok. Mampu, keuangan kita mampu, tentunya dengan melakukan pergeseran pergeseran ya tentunya dengan melakukan pergeseran anggaran," kata dia.

"Kalau enggak melakukan pergeseran anggaran ya memang tidak mungkin alokasi yang ada untuk mengcover bansos," tuturnya.

Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, PPKM Darurat bisa saja diperpanjang selama empat sampai enam minggu. Pelaksanaan PPKM Darurat selama enam pekan ini masuk dalam skenario kategori berat.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus," kata Sri Mulyani saat rapat bersama Badan Anggaran DPR.

"Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan," Sri Mulyani menambahkan.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: PPKM Darurat bakal diterapkan oleh pemerintah Indonesia pada 3 Juli di Pulau Jawa dan Bali. /Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay