Hidayat Nur Wahid: Kritik Tentu Baik, Tapi MPR Tak Ada Agenda Mengamandemen UUD 1945

Baca Juga

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA tanggapi cuitan Ekonom Senior Rizal Ramli. 

 

Cuitan Rizal Ramli tersebut berisi tentang dukungan beberapa pihak untuk mengamandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945. 

 

Rizal Ramli menilai mengamandemen UUD 194, dinilai membuka peluang untuk memperpanjang periode kepemimpinan Presiden RI. 

 

Dalam cuitannya terdapat sebuah gambar ilustrasi MPR, DPR, Partai Koalisi, serta Cukong yang membantu Presiden untuk melanjutkan periode kepemimpinannya menjadi 3 periode. 

 

Sementara itu, rakyat Indonesia diilustrasikan hanya melihat kegiatan yang dilakukan oleh para pembantu presiden. 

 

Eks Menteri Koordinator Perekonomian, Rizal Ramli pun mengatakan bahwa jika ilustrasi tersebut benar, maka itu adalah pengkhianatan terhadap tujuan reformasi. 

 

"Begini toh petanya? Klo begini, itu mah penghianatan terhadap tujuan reformasi!" kata Rizal Ramli dikutip Galamedia dari akun Twitternya @RamliRizal. 

 

Ekonom senior itu pun mengatakan bahwa hal tersebut harus dilawan lantaran demokrasi sudah mundur tetapi malah mau menambah periode. 

 

"Sudah kinerja payah, utang sdh berbahaya, korupsi makin buas, demoktasi mundur, kok malah mau nambah? Hanya ada satu kata: lawan," imbuh Rizal Ramli. 

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa 'peta' ilustrasi tersebut tidak akurat. 

 

Hidayat Nur Wahid atau HNW mengatakan bahwa untuk menambah masa jabatan atau periode kepemimpinan maka diperlukan amandemen UUD, dan hal itu adalah domain MPR. 

 

"Kritik tentu baik. Tapi bang @RamliRizal, 'peta' ini tidak akurat. Untuk tambah masa jabatan tsb memerlukan amandemen, itu domain MPR," kata HNW dikutip Galamedia dari akun Twitternya @hnurwahid. 

 

HNW menjelaskan bahwa di MPR sendiri tidak ada agenda mengamandemen UUD 1945, apalagi untuk menambah masa jabatan Presiden. 

 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun mengatakan bahwa partainya juga menolak dengan melakukan amandemen UUD 1945. 

 

"Padahal di MPR tidak ada agenda itu, apalagi ikutan berlomba (spt dlm peta) mengamandemen UUD 45 unt nambah masa jabatan Presiden. PKS jg menolak," tegas HNW.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)/Net