Breaking News

Menkominfo Era SBY: Di Saat Berita Kematian Belum Reda, TKA China kok Leluasa


Kedatangan 34 tenaga kerja asing (TKA) asal China mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak. Apalagi kehadiran mereka bertepatan dengan lonjakan kasus Covid-19 yang belum mereda dan aktivitas kegiatan rakyat masih dibatasi.

Salah satu yang memberi sorotan tajam adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Tifatul Sembiring.

Dia mempertanyakan alasan TKA China bisa leluasa masuk, sementara angka sebaran Covid-19 yang diakibatkan merebaknya varian Delta belum mereda. Varian Delta sendiri merupakan varian yang berasal dari negara lain yang masuk ke Indonesia.

“Di tengah-tengah masyarakat yang sedang berjuang menyambung nyawa, angka-angka Covid-19 bikin terpana, berita-berita kematian yang belum reda, PPKM level berapa? TKA China kok leluasa,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Senin (9/8).

Direktorat Jenderal Imigrasi telah membenarkan bahwa 34 tenaga kerja asing (TKA) asal China  yang tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta pada Sabtu (7/8).

Kedatangan mereka diterima karena telah mengantongi Izin Tinggal Terbatas (ITAS).

Peraturan Menkumham 27/2021 telah memperluas akses masuk bagi warga negara asing (WNA) selama masa PPKM.

Ada lima klasifikasi WNA yang diizinkan, yaitu WNA yang memiliki visa dinas dan diplomatik, pemegang izin tinggal dinas dan izin tinggal diplomatik. Kemudian pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, serta orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan yang mendapat rekomendasi instansi penyelenggara penanganan Covid-19, dan awak alat angkut. 

Diterbikan: oposisicerdas.com
Foto: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Tifatul Sembiring/Net
Menkominfo Era SBY: Di Saat Berita Kematian Belum Reda, TKA China kok Leluasa Menkominfo Era SBY: Di Saat Berita Kematian Belum Reda, TKA China kok Leluasa Reviewed by Oposisi Cerdas on Rating: 5

1 komentar:

  1. Sebagai anggota DPR ini yg dilakukan oleh pemerintah harus di hentikan, hancurkan bangsa dan negara,
    Tak ada virus mematikan manusia,
    Ini terlanjur pengadaan APD, Obat, Alat Antigen, Alat Swab , Hotel, Wisma, Tanah Pekuburan dan vaksin jadi harus dimanfaatkan , malah dibuat kewajiban bukti perjalanan atau masuk ke Mall, Harus diteliti atau di otopsi bahwa kematian itu bukan karena virus corona 19, banyak hal karena dibuat situasi kegaduhan , ketakutan dan kepanikan dimana mana. Padahal berkerumun tak apa apa di ruangan terbuka dan bila tak ada orang flu, demam , batuk dan bersin.perlu di buat pak Tifatul seperti diskusi Nasional tentang pelaksanaan Pemerintah bagaimana seharusnya dilakukan.
    Negara dan bangsa telah berkorban apakah semua ini yg merasakan masyarakat, bukan Tiongkok atsu WHO.cara cara pemerintah adalah komunis dan teroris untuk pengendalian covid ini.bukan kebudayaan indonesia seperti ini mereka menghadapkan TNI , Polri ditambah satpol pp, dengan masyarakat, tolong dibuatkan simposium Darurat nasional untuk menyikapi vandemi yg bukan vandemi yg seharusnya.

    BalasHapus