Bertarung Lawan Yusril Ihza Mahendra, Hamdan Zoelva Sebut Sudah Pegang 'Senjata'

Hamdan Zoelva kembali akan bertemu dengan Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah persidangan. Kali ini soal gugat-menggugat dan atau judicial review mengenai AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) Partai Demokrat.

Hamdan Zoelva kali ini berada di pihak Partai Demokrat pimpinan AHY (Agus Harimurti Yudhoyono). Sementara Yusril Ihza Mahendra berada di kubu penggugat, yakni dari pihak Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Dia menegaskan, menghadapi Yusril Ihza Mahendra di persidangan bukanlah yang pertama kalinya. Ia pun menanggapinya dengan santai karena ini bukan merupakan hal yang berat.

"Nggak biasa saja. Biasa saja, saya banyak (bertemu) dengan Pak Yusril di MK walaupun di MK saya tidak maju secara langsung, dan itu bukan hanya satu kali, itu sering sekali, itu hal yang biasa saja," ujarnya di DPP Partai Demokrat, Senin, 11 Oktober 2021.

Hamdan Zoelva menyebutkan, pada dasarnya, dirinya berkawan baik dengan Yusril Ihza Mahendra. Namun profesionalisme tetap akan dikedepankan.

"Kita bekerja secara profesional saja. Jadi berteman, tetap berteman, tapi menghadapi secara profesional," ucapnya.

Yusril Ihza Mahendra mengaku netral dalam skandal Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia mengaku menjadi kuasa hukum Moeldoko hanya karena peduli pada demokratisasi di dalam tubuh partai politik.

Menanggapi hal tersebut, politisi senior Partai Demokrat Rachland Nashidik menyindir orang yang mengambil sikap netral dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas.

Yusril kata dia berpendapat, saat ini terdapat kekosongan hukum berupa ketiadaan otoritas negara untuk menguji kesesuaian AD/ART partai politik dengan Undang-Undang.

Maka Yusril mendesak Mahkamah Agung agar mengklaim kewenangan tersebut dan menguji AD/ART Partai Demokrat.

"Justru karena itu, andai benar Yusril peduli, maka ia harus memeriksa AD/ART semua partai, bukan cuma Demokrat," ucapnya.

Menurutnya, dalam keperluan itu, Yusril Ihza Mahendra bisa saja memilih bertindak sebagai Profesor Tata Negara. Misalnya mendorong legislative review terhadap UU Partai Politik agar "kekosongan hukum" yang ia sebut bisa dibahas para legislator.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Pengamat Hukum dan Tata Negara sekaligus Kuasa hukum Partai Demokrat, Hamdan Zoelva. /Pikiran-Rakyat.com/Amir Faisol