Gubernur Lemhanas Sebut TNI Milik Presiden, Fadli Zon: Sudah Terlalu Lama, Sebaiknya Segera Diganti

Baca Juga

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo mengatakan TNI milik Presiden bukan milik rakyat.

Pernyataan tersebut sempat heboh di media sosial hingga menuai kritikan dari sejumlah kalangan.

Anggota DPR RI Fadli Zon pun turut menyoroti pernyataan Agus Widjojo tersebut.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menilai Agus Widjojo terlalu lama menjabat Gubernur Lemhanas.

"Sudah terlalu lama jadi Gubernur Lemhannas. Sebaiknya segera diganti," ujarnya melalui @fadlizon, Senin malam (11 Oktober 2021).

Humas Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya menyatakan kesepakatannya dengan pernyataan Fadli Zon.

"Setuju Brother....gimana yang lain?," ujarnya melalui akun @TofaTofa_id·

Sebelumnya pun Fadli Zon mengaku aneh dengan pernyataan Agus Widjojo.

"Aneh Gub @LemhannasRI katakan TNI milik Presiden bukan milik rakyat. TNI jelas alat negara n sejak awal adlh tentara rakyat bukan tentara presiden," ungkapnya.

Fadli Zon menilai selayaknya TNI harus berpihak kepada rakyat bukan pada korporasi atau konglomerasi.

"TNI harusnya berpihak pd rakyat bukan korporasi/konglomerasi. Apa yg dilakukan Brigjen Junior harusnya diapresiasi bukan sebaliknya," lanjutnya.

Sebelumnya Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo yang mengatakan TNI milik Presiden bukan milik rakyat.

Hal tersebut terungkap pada sebuah video percakapan Agus Widjojo dengan Najwa Shihab viral di media sosial.

Hal itu bermula saat Najwa Shihab bertanya kepada Agus Widjojo, "konsep tentara menyatu dengan rakyat itu apakah keliru, dan TNI bukan punya rakyat?".

Agus pun menjelaskan, jika awalnya TNI lahir dari bangsa yang berjuang. "Kita belum punya negara. Jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu," ujar Agus.

Agus menjelaskan, perjuangan meraih kemerdekaan itu merupakan perjuangan politik, yang terbagi atas laskar.

"Jadi ada laskar Hizbullah, Laskar Nasionalis, gitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI. Jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik," ujarnya.

Menurut Agus, waktu perang tentara memang menyatu dengan rakyat. Dia menyebut, prinsip perang gerilya memang tentara harus menyatu dengan rakyat, seperti antara ikan dan air. Hal berbeda jika terjadi masa damai, tentara tidak lagi menyatu dengan rakyat.

Agus mengatakan, jika TNI itu milik presiden atau mereka yang memenangkan pilkada.

"Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan pilpres, pemilu," ujar Agus.

Najwa pun mengajukan pernyataan lagi jika narasi TNI bersatu dengan rakyat apakah sudah tepat? Agus menjawab tidak.

"Tidak, rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk Mabes, bukan untuk institusi," katanya.

Agus melanjutkan, keputusan Junior membela rakyat sipil yang berkasus tanah juga merupakan tindakan keliru.

"Jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya manusia sipil di masa damai. Seperti tadi Brigjen Junior, itu sudah salah pengertian, pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia," katanya.

Agus malah mengkritik mengapa Bintara Pembina Desa (Babinsa) malah mengurusi masalah sipil, seperti membantu rakyat kecil yang terlibat kasus sengketa lahan dengan korporasi.

"Sebenarnya Babinsa tidak ada kewenangan untuk ngotak-ngatik, ngurus urusan sipil," katanya.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Fadli Zon/Net