Kontroversi Ucapan Gubernur Lemhanas, Aktivis: Kok Negara Berbentuk Republik Anggap Rakyat Milik Presiden

Baca Juga

Pernyataan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo terus menuai kritikan dari sejumlah kalangan.

Publik menilai pernyataan purnawirawan TNI tersebut kontroversial.

Kali ini mantan Sekretaris BUMN Muhammad Said Didu menyoroti pernyataan AGus Widjojo melalui akun Twitter @msaid_didu, Senin, 11 Oktober 2021.

"Negara berbentuk kerajaan saja tidak menganggap rakyat milik raja - kok negara berbentuk republik anggap rakyat milik Presiden. Yang ngomong Gubernur Lemhanas lho," cuit aktivis ini.

Hal tersebut sebagai respons dari cuitan anggota DPR RI Fadli Zon.

"Aneh Gub @LemhannasRI katakan TNI milik Presiden bukan milik rakyat. TNI jelas alat negara n sejak awal adlh tentara rakyat bukan tentara presiden. TNI harusnya berpihak pd rakyat bukan korporasi/konglomerasi. Apa yg dilakukan Brigjen Junior harusnya diapresiasi bukan sebaliknya," katanya melalui akun Twitter @fadlizon·

Sebelumnya Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen (Purn) Agus Widjojo yang mengatakan TNI milik Presiden bukan milik rakyat.

Hal tersebut terungkap pada sebuah video percakapan Agus Widjojo dengan Najwa Shihab viral di media sosial.

Hal itu bermula saat Najwa Shihab bertanya kepada Agus Widjojo, "konsep tentara menyatu dengan rakyat itu apakah keliru, dan TNI bukan punya rakyat?".

Agus pun menjelaskan, jika awalnya TNI lahir dari bangsa yang berjuang. "Kita belum punya negara. Jadi yang berjuang itu adalah rakyat, menyatu itu," ujar Agus.

Agus menjelaskan, perjuangan meraih kemerdekaan itu merupakan perjuangan politik, yang terbagi atas laskar. "Jadi ada laskar Hizbullah, Laskar Nasionalis, gitu kan. Itu dijadikan satu, jadi TNI. Jadi TNI dari sejak awal memang harus berdamai dengan politik," ujarnya.

Menurut Agus, waktu perang tentara memang menyatu dengan rakyat. Dia menyebut, prinsip perang gerilya memang tentara harus menyatu dengan rakyat, seperti antara ikan dan air. Hal berbeda jika terjadi masa damai, tentara tidak lagi menyatu dengan rakyat.

Agus mengatakan, jika TNI itu milik presiden atau mereka yang memenangkan pilkada. "Tetapi setelah menjadi demokrasi, setelah merdeka, rakyat itu punyanya presiden. Rakyat itu punyanya yang dipilih oleh rakyat, memenangkan pilpres, pemilu," ujar Agus.

Najwa pun mengajukan pernyataan lagi jika narasi TNI bersatu dengan rakyat apakah sudah tepat? Agus menjawab tidak. "Tidak, rakyat itu punyanya presiden. Dan kalau dilihat aslinya doktrin-doktrin kemanunggalan TNI rakyat itu untuk prajurit, bukan untuk Mabes, bukan untuk institusi," katanya.

Agus melanjutkan, keputusan Junior membela rakyat sipil yang berkasus tanah juga merupakan tindakan keliru.

"Jadi tentara itu tidak punya kewenangan untuk menjangkau kepada sumber daya manusia sipil di masa damai. Seperti tadi Brigjen Junior, itu sudah salah pengertian, pimpinan yang belum bisa tuntas untuk memberikan pengertian yang benar kepada dia," katanya.

Agus malah mengkritik mengapa Bintara Pembina Desa (Babinsa) malah mengurusi masalah sipil, seperti membantu rakyat kecil yang terlibat kasus sengketa lahan dengan korporasi.

"Sebenarnya Babinsa tidak ada kewenangan untuk ngotak-ngatik, ngurus urusan sipil," katanya.***

Source: Silahkan Klik Link Ini

Diterbikan: oposisicerdas.com

Foto: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. /Instagram/@lemhannas_ri/