Soroti Proyek IKN yang Dilanjut di Saat Pandemi, Mardani Ali Sera: Pemerintah Gagal Menentukan Prioritas

Mardani Ali Sera, selaku Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS, kembali menyoroti terkait proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru yang akan dilanjutkan di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Tanggapan terkait kelanjutan pembangunan IKN baru di saat pandemi itu disampaikan Mardani Ali Sera dalam cuitan di akun media sosial Twitter pribadinya.

Dalam cuitan yang diunggah pada Jumat, 15 Oktober 2021 itu, Mardani Ali Sera mengatakan meskipun proyek pembanguan IKN baru menjadi pekerjaan jangka panjang, namun melanjutkannya di saat pandemi Covid-19 merupakan hal yang tidak tepat.

"Meskipun dikatakan ini pekerjaan jangka panjang, tapi melanjutkan proyek mahal di saat pandemi yang belum jelas kapan berakhir amat keliru," tutur Mardani Ali Sera, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Twitter @MardaniAliSera.

Mardani pun menyebut keputusan pemerintah untuk tetap menjalankan pembangunan IKN di tengah pandemi ini menunjukan bahwa pemerintah telah gagal dalam menentukan prioritas.

"Keputusan tersebut menunjukkan pemerintah gagal dalam menentukan prioritas pembangunan," bebernya.

Lebih lanjut, ia pun menyatakan biaya pemindahan terkait pembangunan IKN yang amat besar itu, akan lebih baik jika digunakan untuk mempercepat penanggulangan pandemi hingga memperbaiki perekonomian.

"Belum lagi terkait defisit anggaran negara yang 2 tahun terakhir sudah memikul beban yang berat karena pandemi," ungkapnya.

Dituturkan Mardani, pada akhir Agustus hingga Juli 2021, pemerintah telah menyatakan bahwa APBN mengalami defisit 336,9 triliun.

"Akhir agustus lalu, sampai akhir Juli 2021 pemerintah menyatakan APBN defisit 336,9 triliun (setara dgn 2,04 persen dari produk domestik bruto)," ujarnya.

"Ahli dan aktivis lingkungan juga sudah beberapa kali mengingatkan ada potensi kerusakan lingkungan yang besar seperti pembabatan hutan," lanjutnya.

Ia menambahkan, pemindahan IKN juga tidak menjamin berbagai permasalahan lingkungan di Kota Jakarta dapat terselesaikan.

Untuk itu, Mardani pun menyarankan agar Presiden Jokowi dapat menghentikan proyek IKN tersebut.