Ketua PDIP Sindir Ada Menteri Urus Pencapresan Muncul di ATM Bank

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menyarankan para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengurusi bidang ekonomi untuk mundur jika ingin fokus mengejar Pemilu 2024. Sebab, Said menilai pencapresan itu akan menomorduakan tugas sebagai menteri dan menimbulkan konflik kepentingan.

"Misalnya saja saya menemukan konflik kepentingan, seorang menteri bidang ekonomi memasang video dirinya di layar ATM bank Himbara, saya kira ini tidak elok. Sudah sepantasnya bila yang dipasang di layar ATM adalah Presiden Joko Widodo, bukan dirinya. Sebab, dia hanya pembantu presiden. Ini sekadar contoh kecil konflik kepentingan itu," kata Said kepada wartawan, Selasa (9/11/2021).

Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah menekankan bahwa pada saat dilantik oleh Presiden Jokowi, para menteri bersumpah untuk menjalankan tugas. Dia menyebut, tugas menteri sebagai pembantu presiden tidaklah mudah, terlebih mengenai pemulihan ekonomi saat pandemi Corona.

"Sejak dilantik menjadi menteri, yang bersangkutan bersumpah untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu presiden. Presiden berjanji kepada rakyat untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Maka tugas menteri sebagai pembantu presiden tidaklah mudah, apalagi menteri-menteri bidang ekonomi. Saat ini bangsa kita masih didera pandemi COVID-19 meskipun telah menunjukkan flattening the curve, akan tetapi pemulihan ekonomi akibat pandemi tidak serta-merta langsung pulih," sebutnya.

Said mengatakan bahwa agenda pemulihan ekonomi nasional adalah menyangkut hajat hidup rakyat banyak. Oleh sebab itu, Said menyarankan agar menteri di bidang ekonomi untuk mundur jika ingin mengurusi pencapresan.

"Saya kira akan lebih gentle bila para menteri, khususnya pada bidang ekonomi, lebih baik mundur dan mengurusi pencapresannya daripada mengurusi tugas dan tanggung jawabnya sebagai menteri, sekaligus memanfaatkan posisinya sebagai menteri ekonomi untuk masuk dalam bursa pencapresan. Risikonya pilihan program dan kebijakan untuk menyukseskan program Presiden Joko Widodo akan ternomorduakan atau setidaknya rawan digunakan untuk kepentingan dia dalam pencapresan. Tentu ini sangat tidak elok dan, bila hal ini terjadi, sebaiknya Presiden segera mengganti menteri yang bersangkutan," ujar wakil rakyat dari Madura ini. [detik]

Foto: Ketua DPP PDIP, Said Abdullah/Net