Walhi soal Jokowi Respons Banjir Sintang: Konkretnya Mana?

Baca Juga

Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalimantan Barat Nicodemus Ale mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut banjir di Sintang, Kalbar, diakibatkan oleh kerusakan lingkungan berpuluh-puluh tahun.

Namun, ia menilai mengetahui penyebabnya saja tidak cukup. Pihaknya mendesak Jokowi untuk membuat upaya-upaya konkret dalam mengurangi dan memperbaiki lingkungan yang telah rusak.

"Benar yang bapak Presiden bilang kondisi wilayah Kalbar udah rusak. Maksud kita, jangan cuman ber-statement, tapi konkretkan dengan upaya. Konkretnya apa?" kata Nico, Selasa (16/11).

Nico berpandangan Jokowi harus melakukan upaya-upaya yang lebih mengakar. Ia menyebut, reboisasi (penghijauan kembali) saja tidak cukup. Sebab, permasalahan lingkungan di Kalbar sangat kompleks.

Menurutnya, Presiden harus melakukan revisi tata ruang. Dengan revisi tersebut, maka harus ada batas yang jelas antara kawasan produksi dan non-produksi. 

Kawasan produksi yang dimaksud oleh Nico yaitu kawasan yang digunakan untuk industri, seperti untuk perusahaan tambang dan sawit.

"Konkretnya apa? Reboisasi iya, tapi enggak menjawab secara keseluruhan. Menurut kacamata WALHI, yang harus dilakukan baik mulai sekarang, bahkan tahun depan, melakukan revisi tata ruang," kata dia.

Tata Ruang Kalbar sudah Kritis

Nico mengungkapkan permasalahan tata ruang di Kalbar sangat riil. 

Ia menyebut kawasan yang digunakan untuk industri melebihi batas yang ditentukan (overload).

Ia menjelaskan, dari 14,7 juta hektar lahan daratan Kalbar, sebanyak 6,4 juta hektar diperuntukkan untuk produksi atau aktivitas investasi.

Sisanya, 8,3 juta adalah kawasan non produksi. Artinya, kawasan ini tidak boleh ada aktivitas investasi. 

Namun, Nico mengungkapkan bahwa faktanya, lebih dari separuh kawasan nonproduksi juga digunakan untuk produksi.

"Nah 6,4 yang aktivitas produksi investasi itu sekarang sudah overload dengan total investasi itu sekitar 12 juta hektar itu sudah diplotkan menjadi industri," kata dia.

"Artinya 100% lebih terjadi kesalahan, oke perencanaannya benar, tapi dalam implementasi perencanaannya itu enggak benar. Itu udah melenceng jauh, udah 100% lebih," ujarnya menambahkan.

Kedua, Nico juga menyarankan Jokowi untuk segera melakukan revisi perizinan terkait investasi skala besar yang ada di Kalbar. 

Sebab, pihaknya banyak menemukan praktik perusahaan berbasis hutan menjadi salah satu indikator yang merusak lingkungan.

"Misalnya perusahaan yang mendapatkan izin konsesi ada yang sampai masuk dalam status kawasan hutan. Itu yang harus dilakukan revisi," kata dia.

"Ada juga perusahaan yang membuka lahan perkebunan sampai ke bibir sungai, itu juga harus dilakukan revisi," imbuhnya.

Selain itu, ia juga berpendapat, batas minimum kawasan hutan harus kembali diatur. 

Sebab, dengan dihapusnya batas minimum 30 persen kawasan hutan pada Pasal 35 UU Cipta Kerja, bisa berdampak lebih buruk terhadap lingkungan.

"Yang minimum 30 persen hutan saja dampaknya sudah kayak gini. Apalagi kalau hutan itu dihilangkan," pungkasnya. [cnnindonesia]

Foto: Banjir di Sintang, Kalbar, belum juga surut usai sebulan. (ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG)