Kalau IKN Pindah ke Kaltim, Predikat Jakarta Bisa Diganti Jadi KBJ

Nasib Jakarta harus turut diperhatikan dalam pemindahan ibukota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Status sebagai daerah khusus ibukota yang disandang Jakarta juga harus diganti, karena faktanya nanti Jakarta bukan lagi ibukota negara.

“Selain pembangunan jalan, gedung, maka nama Jakarta juga harus dipikirkan untuk diganti. Bagusnya jadi Kota Bisnis Jakarta (KBJ) karena kota ini akan dijadikan kota bisnis,” ujar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Minggu (23/1).

Menurutnya, pemindahan ini bisa mencontoh Amerika Serikat, yaitu New York dan Washington DC.

Di mana pada era Presiden pertama AS, George Washington, New York merupakan ibukota pemerintahan. George Washington dilantik di Federal Hall New York. Kini New York jadi pusat bisnis, sementara pusat pemerintahan ada di Washington DC.

“Nah, kalau IKN di Kaltim maka status Jakarta bukan DKI lagi,” sambungnya.

Jerry Massie menekankan bahwa nama DKI diubah adalah sebuah keniscayaan. Tapi hingga kini belum ada agenda pembicaraan terkait Jakarta. Bahkan Gedung-gedung yang ada akan dialihfungsikan seperti apa belum direncanakan.

“Contoh Gedung MPR/DPR, Kejagung, Mabes Polri, dan kantor lainnya. Akankah dihibahkan ke Pemprov Jakarta atau apa? Atau disewakan?” tanyanya.

Jerry Massie mengatakan, UU IKN sudah diketok. Artinya pembangunan ibukota negara mau tidak mau akan terus berjalan.

Meski begitu dia mengingatkan bahwa pemindahaan ini juga akan mengalami masalah jarak. Jikapun Jakarta dijadikan kota bisnis, maka jarak ke Penajam Paser Utara tidak bisa melewati darat.

“New York ke ibukota Amerika hanya lewat darat 3 hingga 4 jam sampai di tempat tujuan,” sambungnya.

“Tetangga kita, Malaysia dari ibukota Putrajaya ke Kuala Lumpur jaraknya hanya 34 KM atau 21 mil hanya memakan waktu 41 menit. Bisa juga dilalui dengan menggunakan kereta,” jelas Jerry Massie.

Adapun jarak dari Jakarta ke IKN terlampau jauh, yakni 2.133,9 km. Transportasi harus menggunakan pesawat dan kapal laut. [rmol]

Foto: Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net