Gaduh Soal FIR, Connie Rahakundini: Karena Ketidakmapuan Pemerintah Menjelaskan

Protes para akademisi terkait flight information region (FIR) yang didelegasikan oleh Bandara Changi bukan Soetta dalam batas ruang udara 0-37ribu kaki di atas Kepulauan Riau dan Natuna terjadi karena tidak adanya kejalasan dari pemerintah Indonesia mengenai aturan tersebut.

Begitu yang disampaikan pakar pertahanan Connie Rahakundini Bakrie dalam dialog yang digagas Forum Diskusi Salemba 75, bertemakan Menakar Perjanjian FlR Indonesia-Singapura, Bermanfaatkah Bagi Indonesia? Minggu (6/2).

“Menurut saya, ketidakmampuan atau ketidakjelasan pada saat pemerintah memberikan penjelasan pertama itu, hingga menjadi kehebohan dan kerisauan masyarakat soal pendelegasian dan apa untungnya untuk Indonesia,” kata Connie.

Dia menambahkan bahwa mendapatkan informasi pendelegasian FIR yang disepakati Indonesia dan Singapura tersebut datang pertama kali dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Perhubungan.Dari sana, adanya wacana pendelegasian FIR di atas batas udara 0-37ribu kaki jatuh pada Singapura.

Kesimpangsiuran informasi tersebut yang membuat para akademisi aviasi dan pertahanan berteriak. Namun, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menjelaskan bahwa FIR tersebut didelegaskan ke Singapura dengan banyak pertimbangan yang matang salah satunya aspek teknis dari Singapura.

Connie meminta pemerintah jangan terlalu sering memberikan informasi yang tidak akurat atau tidak jelas kepada masyarakat Indonesia terkait pertahanan negara agar tidak menjadi polemik berkepanjangan sehingga membuat Indonesia merugi.

“Tetapi memang mungkin pertanyaannya adalah begini kita bicara dalam tataran negara Good Government ketika sebuah negara pengumunan itu seharusnya tidak dibuat tidak membuat orang terkejut masyarakat terkaget-kaget apalagi ketika menemukan kenyataan antara yang diumumkan sama yang terjadi itu nggak clear kita worry,” tandasnya. [rmol]

Foto: Pakar pertahanan Connie Rahakundini Bakrie/Ist