MUI Minta Presiden Jokowi Bantu Muslim di India yang Alami Didiskriminasi

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, meminta pemerintah Indonesia membantu muslim India yang saat ditindas kalangan mayoritas.

“Saya berharap, pemerintah RI melakukan langkah-langkah penting meyakinkan pemerintah India melalui Dubes India untuk menghentikan ekstrimisme ini,” Sudarnoto lewat keterangannya dikutip Senin 14 Februari 2022.

Sudarnoto merasa sakit hati melihat tindakan brutal pemerintah India terhadap warga minoritas Muslim di India. Dia menilai, tindakan brutal mayoritas terhadap muslim India melanggar HAM.

“Bisa jadi komunitas agama lain yang menyadari dan mengerti betul tentang Hak Asasi Manusia (HAM) akan terusik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah India,” katanya.

Sudarnoto menuturkan, India yang saat ini dipimpin oleh kelompok ultra nasionalis Hindu ekstrem, hanya akan mempertontonkan kekejaman dan tindakan kekerasan terhadap minoritas Muslim di India yang disponsori oleh negara.

Bahkan, menurutnya, pemerintah India bukan hanya melakukan tindakan diskriminasi, akan tetapi nampak dengan jelas pemerintah India membangun, mengembangkan, dan memperkuat spirit Islamphobia.

“Sikap dan tindakan ini sudah dipastikan merusak demokrasi dan perdamaian yang sejak awal justru diajarkan oleh Gandhi, (yaitu) misi penting universal declaration of human rights ,” ungkapnya.

Sudarnoto mengungkapkan, misi memberikan tempat, menghormati dan melindungi hak warga negara telah dirusak secara sistematis melalui keputusan politik India yang ekstrem.

Seharusnya, kata dia, pemerintah India belajar dari Indonesia yang mayoritas Muslim. Namun, sangat toleran memberikan tempat bagi minoritas seperti Hindu dan agama lain.

Bahkan, lanjutnya, banyak candi Hindu, Budha, kuil, klenteng, dan gereja diberi tempat dengan baik oleh umat Islam Indonesia.

“India harus membuka mata dan hati bahwa orang Hindu tenang di Indonesia,” tegasnya.

Sumber: fajar

Foto: Presiden Joko Widodo. (Dok. Setpres)