Presiden Jokowi Klaim Tidak Ada Kebijakan yang Menabrak Konstitusi!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim berbagai kebijakan luar biasa yang ditempuh pemerintah selama masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Hal tersebut ditegaskan Jokowi saat memberikan pidato dalam Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Mahkamah Konstitusi (MK) Tahun 2021 di gedung MK, Kamis (10/2/2022).

"Langkah extraordinary yang ditempuh pemerintah dalam penanganan pandemi dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sudah dengan pertimbangan yang cermat," kata Jokowi.

Jokowi mengklaim keputusan yang diambil pemerintah selama ini tetap diupayakan tetap berada pada koridor hukum dan konstitusi yang jelas, serta berdasarkan alasan yang objektif.

"Regulasi dan kebijakan telah dipertimbangkan dan diputuskan dengan alasan-alasan yang faktual, alasan terukur, alasan objektif didasari berbagai pertimbangan yang matang untuk mengatasi krisis," tegasnya.

Jokowi sendiri mengakui, dalam dua tahun terakhir terjadi sebuah dinamika di sejumlah negara. Beberapa negara, terpaksa harus mengambil kebijakan luar biasa untuk merespons situasi akibat pandemi Covid-19.

"Inilah tantangan sekaligus ujian nyata dalam praktek berkonstitusi. Situasi krisis telah memaksa pemerintah harus mengambil respon cepat dan tepat, menghadirkan cara fleksibel dan responsif dan menempatkan keselamatan rakyat jadi prioritas utama," katanya.

Namun, Jokowi menegaskan tidak ada satupun kebijakan extraordinary yang ditempuh dengan cara inkonstitusional, menabrak prosedur hukum, dan melanggar nilai demokrasi.

"Tidak pernah terlintas dalam pikiran pemerintah sedikitpun bahwa dengan mengatasnamakan pandemi Covid-19, pemerintah dengan sengaja menempuh langkah dan cara inkonstitusional, menabrak prosedur, dan nilai demokrasi,"

Sumber: cnbcindonesia

Foto: Presiden Joko Widodo/Net