Sebut Sikap Oposisi Ijtihad Politik, Presiden PKS: Kekuasaan Harus Diawasi dan Dikontrol Karena Tabiatnya Menyimpang

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan kembali posisi politiknya di luar pemerintahan sebagai oposisi. Sikap sebagai oposisi atau di luar pemerintahan tersebut disebut sebagai bentuk dari usaha menjaga kepatutan demokrasi.

"Sikap oposisi PKS adalah ijtihad politik untuk menjaga kepatutan dan kepantasan negara demokrasi," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam pidato penutupan Rakernas PKS, Rabu (2/2/2022).

Syaikhu mengatakan, PKS ingin menjadi kekuatan penyeimbang Pemerintah agar roda pemerintahan berjalan di atas jalur yang tepat. Menurutnya, kekuasaan harus diawasi dan dikontrol.

"Power must be checked, Power must be controlled. Kekuasaan harus diawasi, kekuasaan harus dikontrol. Karena tabiat kekuasaan memang akan cenderung menyimpang," ungkapnya.

Lebih lanjut, Syaikhu mengatakan, tanpa kontrol oposisi maka masa depan demokrasi di Indonesia perlahan-lahan akan mati. Menurutnya, untuk memastikan arah perjalanan pemerintah berada pada jalur yang benar sesuai konstitusi, maka dibutuhkan keberadaan parlemen yang kuat.

"DPR RI harus jadi penyambung lidah warga bukan menjadi penyambung lidah penguasa. DPR RI adalah kepanjangan tangan rakyat Indonesia bukan kepanjangan tangan penguasa. DPR RI bukan tukang stempel apa keinginan penguasa," tuturnya.

"Sikap oposisi PKS di parlemen terbukti mendapatkan dukungan yang dari luar parlemen. Banyak sikap PKS mendapatkan pembenaran. Sikap konsisten PKS menolak RUU Cipta Kerja membuahkan hasil dukungan dari Mahkamah Konstitusi bahwa UU tersebut adalah Inkonstitusional Bersyarat," sambungnya. [suara]

Foto: Presiden PKS Ahmad Syaikhu/Net