Daftar 151 Nama Lolos Seleksi Administrasi Calon Pejabat KPK, Ada Petinggi Polri hingga BPIP

Sebanyak 151 nama dinyatakan lulus seleksi administrasi calon pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dilihat Kantor Berita Politik RMOL di website jpt.kpk.go.id, terdapat sejumlah nama yang familia, yaitu Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri, Wakapolda dan petinggi Polri serta Kejaksaan.

Berikut beberapa nama calon pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan KPK yang lulus seleksi administrasi:

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK

Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Alexander Rubi Satyoadi; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Bahtiar Ujang Purnama.

Wakapolda Sumut, Dadang Hartanto; Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK, Didik Agung Widjanarko; Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri, Golkar Pangarso Rahardjo Winarsadi; Wakapolda Sumsel, Rudi Setiawan.

Direktur Investigasi III BPKP, Gumbira Budi Purnawa; Inspektur IV Kementerian PUPR, Ignatius Wing Kusbimanto; Kabinda Jambi pada Deputi Bidang Intelijen Dalam Negeri BIN, Irawan David Syah dan beberapa nama lain.

Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat

Deputi Bidang Penindakan BPOM, Agus Budijarto; Penyusun Program Penyelenggaraan Diklat Bidang Pengembangan Integritas pada Badan Pengembangan SDM Provinsi Riau, Ahmad Hijazi; Lektor Kepala Universitas Mulawarman, Dharma Widada; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara, Eddy Cahyono Sugiarto.

Analis Pemanfaatan Iptek Ahli Utama BRIN, Malikuz Zahar; Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulawesi Tenggara, Rony Yakob; Kepala Biro Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah DIY, Sukamto; Plt Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana; dan Gurubesar Universitas Hasanuddin, Yusran.

Direktur Penyidikan

Kabagpenkompeten Robinkar SSDM Polri, Asep Guntur Rahayu; Irwasda Polda Bali, Awang Joko Rumitro; Budi Sokmo Wibowo selaku Kasatgas Penyidikan KPK; Edgar Diponegoro selaku Kabagbinpam Ropaminal Divpropam Polri; Sigit Widodo selaku Kasubdit I Dittipidkor Bareskrim Polri; Totok Suharyanto selaku Dirreskrimum Polda Jatim; dan Yaved Duma Parembang selaku Sespusinafis Bareskrim Polri.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV

Kepala Subdirektorat Pemeriksaan Transaksi Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Adi Prana Pribadi; Agus Rohmat selaku Irwasda Polda DIY; Aswin Sipayung selaku Kapolrestabes Bandung; Didi Hayamansyah selaku Kabagkerma Robinopsnal.

Dirreskrimum Polda Papua, Faizal Ramadhani; Auditor Madya BPKP, Hardono; Kabaggaktibplin Roprovos Divpropam Polri, Jamaluddin Farti; Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Marinves, John Hasudungan Pardomuan Tambun dan beberapa lainnya.

Kepala Sekretariat Dewan Pengawas

Staf Khusus DKPP KPU, Abdulwahid Saraha; Abi Syahmora selaku Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Lahut; Ali Fikri selaku Plt Jurubicara KPK; Dodi Setiawan selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Arsip Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Haerudin selaku Plt Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK; Jadi Haposan Manurung selaku Kepala Bidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya Aparatur dan Pengawasan Kemenkeu; JPU Madya KPK, Kresno Anto Wibowo; Manutur Parulian Naibaho selaku Sekretaris Daerah Pengurus Korpri Pemkab Serdang Bedagai dan beberapa lainnya.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik

Achmad Julianto selaku Koordinator Paep Hasil Pengawasan Bidang Investigasi BPKP; Adhie Gustiawan selaku Analis Pemerintah dan Otonomi Daerah pada Sekretaris Daerah Pemkot Prabumulih; Herda Helmijaya selaku penyelidik utama KPK; Johnson Ridwan Ginting selaku Spesialis PJKAKI Utama KPK; Kunto Ariawan selaku Spesialis Monitoring Utama KPK.

Selanjutnya, Kuswanto selaku Spesialis Pelayanan Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat Utama KPK; Leo Lendra selaku Auditor Madya BPKP; M. Noer Alya Fitra selaku Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag); dan beberapa lainnya.

Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi

Andree Harmadi Algamar selaku Kepala Dinas Perdagangan Pemkot Padang; Anton Martin selaku Kepala Kantor KPPBC TMP Tanjung Emas pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu; Aries Asriadi selaku Kepala Subdirektorat IV Direktorat Eropa I Kementerian Luar Negeri (Kemenlu); Budi Santoso selaku Spesialis PJKAKI Utama KPK.

Choiruddin selaku Analis Kebijakan Ahli Madya BRIN; Dedi Hartono selaku Spesialis Monitoring Utama KPK; Edi Suharto selaku Diplomat Ahli Madya Kemenlu; Kartika Handaruningrum selaku Diplomat Ahli Madya Kemenlu; Moh. Hasan Afandi selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenag; Tri Budi Haryoko selaku Analis Hukum Ahli Madya BPIP dan beberapa lainnya.

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi

Abdul Main selaku Widyaiswara Ahli Madya Balai Diklat Keagamaan Surabaya; Ahmad Arifi selaku Lektor Kepala Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga; Ahmad Khulaemi selaku Widyaiswara Ahli Madya Kementerian ESDM; Ali selaku Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Marves; Amir Arief selaku Spesialis Utama Deteksi dan Analis Korupsi KPK; dan lain-lain.

Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi

Doli Wilfried Hasadungan Simanungkalit selaku Auditor Ahli Madya Kementerian Kesehatan (Kemenkes); Muhammad Gunadi selaku Auditor Madya BRIN; Muhammad Suryanto selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Kemenkeu; Purnama Irawansyah selaku Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau.

Selanjutnya, Rahendro Jati selaku Kepala Bagian Program dan Pelaporan BPHN Kemenkumham; Ully Rada Putra selaku Auditor Madya Kementerian Perhubungan (Kemenhub); dan Zil Irvan Rusli selaku Plt Kepala Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi KPK.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia

Ary Suharja selaku Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Bangkalan; Desi Rahmawati selaku Analis Kerjasama Lintas Sektor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palembang; Enny Indarti selaku Koordinator di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Gatot Sulandoko selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Kemenkeu.

Selanjutnya, Hendri selaku Analisis Ideologi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas; I Gusti Ngurah Agung Yuliarta Endrawan selaku Asisten Komisioner KASN Bidang Mediasi dan Perlindungan ASN; Ismiyati selaku Sekretaris Inspektorat Pemkab Banyuasin, dan beberapa lainnya.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat

Jasyanto selaku Pranata Humas Ahli Madya atau Koordinator Pelayanan Publik dan PPID BRIN; Leo Efriansa selaku Analis Kebijakan Ahli Madya BPIP; Yuditha selaku Penyusunan Bahan Informasi dan Publikasi Sekretariat DPRD Kepulauan Riau; dan Yuyuk Andriati Iskak selaku Kepala Bagian Pemberitaan, Biro Humas KPK.

Para peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi ini diwajibkan mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu penulisan makalah dan bahan presentasi.

Adapun seleksi penulisan makalah dan bahan presentasi akan dilaksanakan pada Kamis (10/3) di Kantor BKN. Hasil seleksi administrasi ini ditandatangani langsung oleh Koordinator Ketua Tim Pansel, Supranawa Yusuf pada Jumat (4/3).

Sumber: rmol

Foto: Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)/Net