Ditagih Debat, Mahfud MD: Wah Untuk Apa? Fadli Zon Itu 100 Persen Benar Tapi...

Buntut dari ribut nama Soeharto hilang dari Keppres yang ditekan Presiden Jokowi, banyak yang menanti debat langsung dengan Fadli Zon Mahfud MD.

Debat Fadli Zon Mahfud MD soal peran Soeharto ini mengemuka setelah polikus Gerindra itu twitwar dengan Mahfud soal Keppres Nomor 2 tah 2022.

Nah ditagih soal debat Fadli Zon Mahfud MD soal Soeharto, Mahfud yang menjabat Menkopolhukam berdalih lho.

Dalih Mahfud MD ditagih debat dengan Fadli Zon

Dalam cuitan di Twitter menjawab warganet yang menagih debat dengan Fadli Zon, Mahfud enggak meladeninya, malah bernada berdalih.

"Wah, untuk apa? Yang dikatakan oleh Pak Fadli Zon itu 100% benar, tapi belum 100% yang benar dikatakan oleh Pak Fadli Zon," cuit Mahfud menjawab warganet dikutip Hops.ID dari akun Twitter Mahfud, Minggu 6 Maret 2022.

Dua hari lalu, Mahfud menjawab ide Fadli untuk debat khusus soal Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949. Fadli mengatakan dia juga pengkaji sejarah, doktornya pun soal sejarah.

Menjawab ajakan debat itu, Mahfud menyilakan Fadli Zon untuk debat dengan sejarawan yang merumuskan Naskah Akademik Serangan Umum 1 Maret 1949 sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara.

"Silahkan, langsung ajak sendiri kalau mau debat, Pak. Pak @fadlizon kan bisa hubungi dia, bahkan bisa jg langsung ajak debat ke Gubernur DIY. Tim Naskah Akademik Pemda DIY dan sejarawan UGM itu sdh berdiskusi sejak 2018. Sy rak ikut di sana. St jg tak sempat jd Panitia debat," tulis Mahfud dua hari lalu.

Fadli Zon twitwar Mahfud MD

Fadli menemukan di Keppres Nomor 2 tahun 2022 itu, peran Soeharto dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 hilang. Bukan cuma nama Soeharto dihilangkan, Fadli juga menemukan fakta sejarah lain yang nggak diungkap. Makanya dia minta ajak debat ke Mahfud MD soal Soeharto dalam peristiwa tersebut.

Fadli menemukan, Keppres itu ternyata benar menghilangkan peran Soeharto dalam momen bersejarah Serangan Umum 1 Maret 1949. Maka dia minta revisi segera lah Keppres itu.

"Sy sdh baca Keppres No 2/2022 ttg Hari Penegakan Kedaulatan Negara, sebaiknya segera direvisi. Data sejarah byk salah," cuit Fadli di akun media sosialnya, dikutip Hops.ID, Jumat 4 Maret 2022.

Politikus yang pegiat sejarah itu mengungkapkan pula lho, selain menghilangkan peran Soeharto ada fakta lain yang penting tidak dimunculkan.

"Selain menghilangkan peran Letkol Soeharto sbg Komandan lapangan, juga hilangkan peran Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Fatal," tegas Fadli Zon.

Sebelumnya Fadli meluruskan keterangan Menkopolhukam Mahfud MD yang membela Keppres itu dari upaya menghilangkan nama Soeharto.***

Sumber: hops

Foto: Menkopolhukam Mahfud MD/Net