Luhut soal Klaim Big Data Netizen Dukung Tunda Pemilu: Masak Bohong

Baca Juga

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menjawab soal big data 110 juta pengguna media sosial ingin Pemilu 2024 ditunda. Luhut mengatakan data itu benar adanya, namun tak ingin membuka ke publik.

"Ya pasti ada-lah, masak bohong. Ya janganlah, buat apa dibuka," kata Luhut di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Luhut tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai big data itu. Namun, menurutnya, teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat.

"Gini, sekarang teknologi itu sudah berkembang dengan pesat ya, jadi itu yang saya bisa bilang," kata dia.

Ungkap Alasan Netizen Mau Tunda Pemilu

Saat ditanya mengenai alasan 110 juta pengguna media sosial itu menginginkan penundaan pemilu, Luhut malah bertanya balik.

"Alasan penundaan? Kan itu, saya tanya kamu apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun, ada alasannya?" kata Luhut menjawab pertanyaan wartawan.

Luhut kemudian mengungkap alasan wacana penundaan pemilu itu mengemuka. Luhut pun menjelaskan bahwa dia mendapat beberapa keluhan dari masyarakat mengenai pemilu.

"Kalau saya, saya hanya melihat di bawah, saya kan udah sampaikan, kok rakyat itu nanya, yang saya tangkap ini ya, saya boleh benar boleh nggak benar, 'Sekarang kita tenang-tenang kok', yang kedua 'kenapa duit segitu besar' kan banyak tu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, 'mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan COVID, keadaan masih begini' dan seterus-seterusnya, itu pertanyaan. 'Kenapa musti kita buru-buru?', 'kami capak juga dengan istilah kadrun lawan kadrun', kayak gitu, istilah yang dulu itu lah. Kita mau damai, itu aja sebenarnya," kata dia.

Luhut mengatakan usul penundaan pemilu adalah salah satu bagian dari demokrasi. Dia mengatakan usulan itu akan melalui proses di DPR hingga MPR.

"Itu kan semua berproses, kalau nanti prosesnya jalan sampai ke DPR ya bagus, DPR nggak setuju ya berhenti, kalau sampai di DPR setuju sampai ke MPR nggak setuju, ya, berhenti, ya itulah demokrasi kita, kenapa mesti marah-marah? Ada yang salah?" sebutnya.

Luhut kemudian menjawab isu mengenai dirinya memanggil petinggi parpol mengenai wacana penundaan pemilu ini. Luhut membantah itu itu.

"Nggak ada," jawab Luhut saat ditanya apakah dia memanggil petinggi partai politik.

Big Data Luhut

Mengenai big data ini disampaikan Luhut dalam podcast #closethedoor di channel YouTube Deddy Corbuzier, seperti dilihat, Jumat (11/3/2022). Dalam perbincangannya dengan Deddy, Luhut menjelaskan pihaknya memiliki big data yang isinya merekam aspirasi publik di media sosial soal Pemilu 2024.

"Karena begini, kita kan punya big data, saya ingin lihat, kita punya big data, dari big data itu, kira-kira meng-grab 110 juta. Iya, 110 juta, macam-macam, Facebook, segala macam-macam, karena orang-orang main Twitter, kira-kira orang 110 jutalah," kata Luhut.

Dari data tersebut, Luhut menjelaskan, masyarakat kelas menengah ke bawah ingin kondisi sosial politik yang tenang. Masyarakat, kata Luhut, tak ingin gaduh politik dan lebih menginginkan kondisi ekonomi ditingkatkan.

"Kalau menengah ke bawah ini, itu pokoknya pengin tenang, pengin bicaranya ekonomi, tidak mau lagi seperti kemarin. Kemarin kita kan sakit gigi dengan kampret-lah, cebong-lah, kadrun-lah, itu kan menimbulkan tidak bagus. Masa terus-terusan begitu," ujarnya.

Masih dari big data yang diklaim Luhut, dia mengatakan rakyat Indonesia mengkritisi dana Rp 100 triliun lebih untuk Pemilu 2024. Dana ratusan triliun ini memang diajukan KPU kepada DPR-pemerintah.

"Sekarang lagi gini-gini, katanya, kita coba tangkap dari publik (dari data-data tersebut), ya itu bilang kita mau habisin Rp 100 triliun lebih untuk milih, ini keadaan begini, ngapain sih, ya untuk pemilihan presiden dan pilkada, kan serentak," ucapnya.

Sumber: detik

Foto: Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan/Net