Petinggi PAN Ini Minta Ketum PAN Zulkifli Hasan Diperiksa Polisi, Pernyataannya Seolah Sampaikan Ujaran

Petinggi PAN Jabar Ahmad Adib Zain menyebut pernyataan Ketum PAN Zulkifli Hasan seolah menyampaikan ujaran agar orang/partai/ KPU menunda melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pernyataan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang menyetujui penundaan Pemilu 2024 mendapat protes keras dari kader partainya sendiri dalam hal ini kader PAN.

Majelis Penasihat Partai Wilayah (MPPW) PAN Jawa Barat bahkan meminta BK DPR memeriksa Zulkifli Hasan sebagai anggota DPR/Wakil Ketua dan Ketua Umum PAN.

“Terdapat anggotanya di DPR/MPR tetapi tidak menjalankan mekanisme sesuai ‘UU MD3’, untuk mengusulkan penundaan Pemilu,” kata Sekretaris Majelis Penasihat Partai Wilayah ( MPPW ) PAN Jawa Barat Ahmad Adib Zain, Selasa (1/3).

Ahmad menegaskan, MPPW PAN Jabar menanggapi pernyataan Ketum PAN ini dengan serius.

Dia meminta aparat penegak hukum ikut memeriksa Zulkifli Hasan, karena pernyataannya terkait penundaan Pemilu yang dapat diduga melawan konstitusi.

“Pernyataannya juga seolah menyampaikan ujaran agar orang/partai/ KPU menunda melaksanakan peraturan perundang-undangan RI yang sah serta merusak agenda kenegaraan yang sangat penting sebagai amanat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945,” tegas Ahmad.

Sebelumnya, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan setuju atas usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Zulhas mengatakan, akan berkomunikasi dan berkonsolidasi dengan partai koalisi pendukung pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat.

“Kami akan bertemu dengan partai koalisi dan kelompok masyarakat lainnya,” kata Zulkifli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum’at (25/2).

Katanya, beberapa alasan yang mendukung usulan penundaan Pemilu 2024. Mulai dari situasi pandemi Covid-19, ekonomi yang sedang membaik hingga pembangunan yang dinilainya berhasil dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Sumber: pojoksatu

Foto: Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Presiden Jokowi. Foto Setpres