Sudirman Said: MPR Mudah Ubah Konstitusi untuk Tunda Pemilu, Tergantung Moral

Baca Juga

Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said ikut merespons wacana penundaan Pemilu yang disampaikan tiga ketum parpol. Menurut Sudirman Said, mengubah konstitusi adalah hal yang mudah.

Namun, para pejabat mulai dari Presiden hingga legislator memiliki aturan tidak tertulis yaitu moral etika. Moralitas ini lah yang menurut Sudirman sudah menurun.

“Jadi kalau mau-mau saja, bisa. 60 persen anggota MPR berkumpul sepakat jadilah konstitusi berubah. Nah, yang mengendalikan berbuat atau tidak berbuat aturannya adalah ethic moral. Nah, itu juga yang makin hari makin menurun,” kata Sudirman dalam sebuah diskusi daring dapur KedaiKopi, Minggu (6/3).

“Tidak merasa bahwa itu (jabatan) pinjaman yang harus dikembalikan, tidak merasa bahwa hidupnya ada hal lain yang mengatur yaitu etchic,” imbuh Sudirman.

Sekjen PMI itu mengingatkan, kekuasaan itu adalah pinjaman dari publik. Bahkan, 92 persen ongkos bernegara dibiayai oleh rakyat. 

Artinya, para penyelenggara negara, presiden gubernur menteri anggota DPR harus merasa bahwa mereka adalah suruhannya rakyat.

Sudirman menjelaskan, Presiden adalah pesuruh rakyat se-Indonesia. Menteri kepala pesuruh rakyat se-kementerian. Begitu juga bupati gubernur dan seterusnya.

“Kesadaran itu kelihatannya mulai turun, setelah duduk (kekuasaan) harus dipegang erat-erat, selama-lamanya kalau bisa dibagi ke keluarganya. Nah, membedakan privat dan public domain itu merupakan bagian dari kita menjaga kehormatan sebagai bangsa sebagai orang yang terus menerus mengangkat derajatnya menjadi bangsa bermartabat," jelas Sudirman.

"Yang di pemerintahan: eh, anda itu dipinjamin, sementara. Reguler election yang memungkinkan sirkulasi kekuasaan sehingga terus menerus ada penyegaran,” tutup mantan Menteri ESDM ini.

Sumber: kumparan

Foto: Ketua Institut Harkat Negeri Sudirman Said/Net