Kleptokrasi dan Persekongkolan di Kasus Migor Sangat Kental, Kejagung Didesak Periksa Kaesang dan Luhut

Sebuah koneksi antara orang-orang dekat Presiden Joko Widodo dengan satu tersangka kasus izin ekspor crude palm oil (CPO) diharapkan bisa diperiksa Kejaksaan Agung.

Informasi ini juga sudah didengar Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie.

Jerry mengatakan, satu tersangka dari kalangan pengusaha yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Master Parulian Tumanggor, memiliki relasi bisnis dengan Toba Sejahtera Grup, atau tepatnya relasi bisnis dengan Wilmar Plantations.

Kongsi bisnis keduanya melahirkan PT Tritunggal Sentra Buana. Di mana, PT Toba Sejahtera menggenggam 25 persen saham Tritunggal yang memiliki perkebunan sawit di Saliki, Kalimantan Timur.

"Kedekatan LBP dengan Direktur Wilmar Nabati Indonesia patut di curigai," ujar Jerry kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (23/4).

Sedangkan satu orang lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Parulian adalah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

Dalam hal koneksi, PT Wilmar Nabati Indonesia merupakan salah satu anak usaha Wilmar Group yang menjadi sponsor klub sepak bola Persis milik Kaesang.

"Ada dua (dugaan) suap untuk memuluskan rencana mereka ataupun ada indikasi money laundering di dalamnya," imbuhnya menegaskan.

Maka dari itu, Jerry berharap Kejagung bisa melakukan pemeriksaan terhadap Luhut dan juga Kaesang terkait kasus izin ekspor CPO.

Pasalnya, dia sudah curiga sejak awal saat Kaesang menjadi bos di klub sepak bola Solo tersebut, yang dalam operasionalnya membutuhkan cost and budget yang cukup besar.

"Itu dari mana duitnya. Sehingga saya dorong Kejagung panggil Luhut dan Kaesang. Saya pikir Kejagung sebagai lembaga tinggi negara akan memainkan perannya dalam penegakan hukum," katanya.

"Masalah ini sangat kental dengan kleptokrasi dan persekongkolan birokrat dan stakeholder terkait. Terlihat dalam sejumlah kasus di pemerintahan Jokowi. Dan salah satunya konspirasi ekspor minyak goreng dan memainkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng," demikian Jerry.

Sumber: rmol

Foto: Direktur Political and Public Policy Studies (P3S), Jerry Massie/Net