Luhut dan Jenderal BIN Disebut Operator Lapangan Presiden 3 Periode, yang Order ya Kelompok Ini

Banyak yang mengira proyek presiden 3 periode atau penundaan Pemilu adalah diduga perintah dan arahan dari Luhut Pandjaitan.

Namun ternyata, proyek presiden 3 periode disebut dibekingi oleh para konglomerasi di belakang rezim Jokowi.

Nah Luhut ini kebagian operasi lapangan untuk mengegolkan proyek presiden 3 periode. Selain Luhut ada satu nama lagi yang menjadi tandem Luhut, namun nggak banyak diketahui. Siapa dia ya?

Direktur Eksekutif Nusantara Centre, Yudhie Haryono mengatakan operasi presiden 3 periode ini disiapkan dalam 5 skema.

Skema itu mulai dari amandemen UUD 1945 sampai demokrasi prosedural yang biasa saja.

"Operasinya ada 5 plan yang disiapkan, Jokowi didanai konglomerasi di belakangnya," ujar Yudhie kepada Hops.ID, Minggu 10 April 2022.

Jadi konglomerasi ini ingin dengan kekuasaan Jokowi, kepentingan mereka pada proyek IKN bisa berjalan mulus.

Mengapa konglomerasi menginginkan Jokowi nambah periode, ya demi IKN ini.

"Kalau proyek ini (IKN) gagal dan tak hasilkan uang, maka tuntutan hukum harus berjalan. Nah otomatis, kekuasaan harus ditangan, walau dengan tabrak UU dibuatlah plan satu sampai lima," kata Yudhie.

Nah dibekingi konglomerasi, yang operasi lapangan untuk proyek presiden 3 periode ini adalah Luhut.

Publik belakangan sudah mengendus diduga Luhut yang bermain dan mengkoordinir proyek ini, dengan menggalang ketua parpol dan lainnya.

Nah ternyata operasi di lapangan buka cuma luhut. Yudhie menyebutkan ada satu sosok lagi yang menjadi tandem Luhut untuk operasi lapangan proyek presiden 3 periode ini.

"Luhut sama Kepala BIN. Lihat saja di mana-mana komentar keduanya (soal narasi perpanjangan jabatan presiden)" jelasnya.

Yudhie menduga pula, andai nanti yang menggantikan rezim Jokowi adalah Anies Baswedan atau poros di luar sirkel Jokowi, tetap nggak akan mengusik Jokowi soal IKN dan proyek lainnya.

"Tetap aman Jokowi dan Luhut. Kalaupun digoyang, itu cuma gimmick saja. Itu cuma minta bagian, bukan sebagai cara bernegara yang benar, bukan penegakan hukum," kata Yudhie yakin.***

Sumber: hops

Foto: Luhut Pandjaitan dan Presiden Jokowi