Mantan Presidium GMNI Ingatkan Publik Politik Bunglon Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerapkan 'Politik Bunglon' di mana omongannya selalu berubah-ubah dan tidak sesuai kenyataan.

“Politik bunglon Jokowi terlihat saat kampanye pilpres 2014 dan 2019, Jokowi menghembuskan topan angin surga. Propaganda mengadakan mobil Esemka, membuka jutaan lapangan kerja, membatasi utang negara, menolak impor, menciptakan kesejahteraan buruh tani nelayan, kartu sehat, kartu cerdas, kartu sejahtera, dan segunung janji yang terlontar tanpa beban dan dosa. Semuanya tak ada yang terealisasi, lain janjinya lain pula kenyataannya,” kata mantan Presidium GMNI Yusuf Blegur kepada redaksi www.suaranasional.com, Ahad (10/4/2022).

Jokowi sebagai presiden sudah dianggap sebagai pemimpin yang terbiasa melanggar janji. Mulai dari janji kampanye hingga janji upaya-upaya kongkrit mengatasi pandemi, krisis dan kompleksitas permasalahan bangsa.

“Selain tak terbukti menunaikan janji, Jokowi oleh mahasiswa, buruh tani nelayan, akademisi dan dunia usaha berbasis ekonomi kerakyatan serta hampir seluruh rakyat Indonesia, dijuluki “King Of Lip Service”. Ambisi dan orientasi kepentingan politiknya tak bisa lagi ditutupi kamuflase dan manipulasi,” jelasnya.

Yusuf mengatakan, Jokowi mempunyai tabiat sering menggunakan tangan dan meminjam mulut orang lain, menjadikannya ahli membuat tameng dalam melindungi citra dan kepentingan politik tersembunyi.

“Apapun wacana dan kebijakan yang dianggap kontroversi dan mengancam eksistensi kekuasaan baik dalan tatanan usulan maupun yang sudah menjadi regulasi. Selalu saja ada upaya mencari kambing hitam dan para pencuci piring kotor,” paparnya.

Kata Yusuf, Jokowi dikenal publik lihai dan piawai menjadikan setiap orang atau kelompok tertentu menjadi korban ambisi kepentingan politiknya.

Mirisnya lagi, tidak hanya membersihkan tangan kotornya, Jokowi juga cekatan membangun kesan pahlawan dalam dirinya dari konflik yang merugikan kepentingan rakyat, keberadaan dan eksistensi NKRI, oleh perilaku kekuasaannya.

Kata Yusuf, episode dari drama penundaan pemilu, memperpanjang jabatan presiden dan berujung amandemen UUD 1945 terkait presiden 3 periode. Semakin membuktikan Jokowi menjadi sosok yang sudah tak pantas lagi menjadi pemimpin dan tak ada lagi yang bisa dipercaya dari mulut maupun tindakannya.

“Jokowi tak ubahnya barang rongsokan yang betapapun dimodifikasi tetap tak berfungsi, apalagi sampai bisa bermanfaat. Kalaupun ada pemaksaan dan rekayasa apapun yang dilakukan, presiden boneka itu hanya akan menjadi kelinci percobaan yang mengalami eksperimen modifikasi disfungsi,” pungkasnya.

Sumber: suaranasional

Foto: Presiden Joko Widodo/Net