Tiga Pembantu Utama Jokowi Dicecar DPR Soal Isu 3 Periode, Mensesneg Jawab Tak Tahu Menahu Deklarasi Apdesi

Baca Juga

Tiga pembantu utama Jokowi yaitu Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, dan Kepala KSP Moeldoko, dicecar Komisi II DPR soal wacana presiden 3 periode.

Komisi II DPR mencecar tiga pembantu Presiden Jokowi ini dalam rapat antara Komisi II dengan ketiganya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/3).

Rapat ini membahas terkait penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno, Sekretariat Kabinet (Seskab) Pramono Anung, dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, memberikan jawaban berbeda.

Mensesneg Pratikno menjawab soal deklarasi Apdesi agar Jokowi lanjut tiga periode.

Mensesneg mengaku tak tahu menahu soal deklarasi tersebut.

Menurut dia, seruan agar Jokowi lanjut tiga periode itu disampaikan usai rombongan Presiden keluar atau meninggalkan acara pada Selasa (29/2) lalu itu.

“Perlu kami tegaskan waktu pak presiden ada di ruang tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apapun. Jadi kalaupun ada deklarasi itu di luar pengetahuan kami,” kata dia.

Sementara, Seskab Pramono Anung menegaskan bahwa tidak ada anggaran baik di Setneg, Seskab maupun KSP guna mendanai kegiatan terkait wacana tiga periode.

Lagi pula kata dia, pemerintah juga tak akan ikut campur dalam isu tersebut sebab berada di luar kewenangan.

Menurut Pramono Anung, Jokowi telah empat kali merespon wacana itu, dan menegaskan menolak usulan tersebut.

“Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik,” tutur Pramono.

Sementara itu perwakilan fraksi PAN, Guspardi Gaus, dalam rapat itu meminta pembantu-pembantu Jokowi ini bertanggungjawab menjelaskan isu ini.

“Ada isu-isu nasional, termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan tiga periode jabatan presiden dan lain sebagainya,” ujar perwakilan fraksi PAN, Guspardi Gaus dalam rapat.

Menurut Guspardi, sebagai pembantu Presiden, ketiganya memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan duduk perkara dan sikap Istana terkait wacana tersebut.

Guspardi Gaus yang berasal dari Sumbar ini turut menyoroti berbagai kegiatan yang dipaparkan oleh KSP Moeldoko.

Namun, ia juga ingin mendengar komentar Moeldoko terhadap isu-isu tiga periode yang ramai belakangan.

Pertanyaan serupa juga disampaikan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ichsan Yunus. Ia mempertanyakan sikap Mensesneg Pratikno terhadap wacana presiden tiga periode.

Terutama, katanya, menyusul klaim Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) yang menginginkan Jokowi kembali menjabat.

“Bagaimana bapak melihat isu ini? Bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua,” kata Ichsan.

Sementara, anggota Komisi II DPR dari fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengingatkan agar segala kegiatan yang menyangkut wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu tak ada ikut campur lembaga di lingkaran Istana.

Sebab, menurut Mardani, wacana tersebut bertentangan dengan konstitusi.

Selain itu, ia berharap agar usulan tersebut cukup menjadi wacana elit yang menjadi keputusan para pimpinan partai politik.

“Mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu 3 periode atau penundaan (Pemilu) karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi,” kata dia. 

Sumber: pojoksatu

Foto: