YLBHI Nilai Peretasan Akun Medsos Aktivis Mahasiswa sebagai Praktik Otoritarianisme Digital

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur menilai peretasan terhadap akun media sosial (medsos) aktivis mahasiswa sebagai praktik otoritarianisme digital.

Peretasan yang terjadi menjelang demo mahasiswa yang akan digelar Senin besok (11/4) dinilai bukan sekadar tindakan sederhana, tetapi sebuah strategi terencana.

“Yang memiliki akses untuk ngehack siapa? Kalau kami membaca, yang mampu, ya, dari aparat negara,” kata Isnur kepada JPNN.com, Minggu (10/4).

Dia menyebut upaya peretasan ini terjadi secara berulang seperti saat demonstrasi penolakan revisi undang-undang KPK pada 2019 dan Omnibus Law pada 2020.

“Jadi, ini terus berulang dan memang bagian dari serangan terhadap mereka yang kritis. Bagian dari serangan untuk membendung upaya upaya masyarakat sipil, mahasiswa, dan lainnya untuk bersuara,” tutur Isnur.

Untuk itu, YLBHI meminta adanya evaluasi dan audit terkait praktik-praktik kekuasaan negara dalam hal peretasan dan penyadapan.

“Seharusnya pemerintah membongkar siapa yang melakukan kalau memang itu (peretasan, red) operasi-operasi lembaga negara,” ujar Isnur.

Menurut dia, perlu juga adanya audit penggunaan alat-alat penyadapan agar tuduhan masyarakat terhadap pemerintah yang sengaja menghalangi pergerakan mahasiswa tidak makin kuat.

Jika peretasan seperti ini terus terjadi, lanjut Isnur, masyarakat akan terus memandangnya sebagai sabotase dan upaya menghalangi kebebasan berpendapat.

“Saran saya, jangan takut, ya. Mahasiswa terus saja bergerak, enggak usah takut,” ucap Muhamad Isnur

Sumber: fajar

Foto: Ilustrasi kejahatan siber