Benarkah PKS Dijatah Dua Kursi Menteri Jika Tarik Dukungan ke Anies Baswedan?

Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menegaskan jika pihaknya tetap memilih bersebrangan dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Sebelumnya beredar kabar, jika petinggi PKS bertemu dengan Presiden Jokowi, beberapa hari lalu di Istana Negara.

Isu itu mencuat dengan kabar PKS akan dapat dua kursi menteri dengan syarat cabut dukungan ke Anies Baswedan.

Menanggapi isu itu, Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf menyampaikan pihaknya tetap berada di luar pemerintahan. Dia membantah kabar PKS gabung ke kabinet Indonesia Maju dengan 2 kursi menteri.

Menurutnya, PKS merujuk keputusan Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi partai. Ia menekankan sejak Pilpres 2019 belum ada perubahan bahwa sikap PKS akan tetap sebagai oposisi.

"Bahwa PKS akan berperan aktif bersikap kritis dan konstruktif di luar pemerintahan. Dan pilihan oposisi tersebut merupakan keniscayaan demokrasi.

Agar ada check n balances terhadap jalannya pemerintahan," kata Al Muzzamil, dalam keterangannya, Jumat (28/10/2022). PKS Pun, dia mengatakan jika ada perubahan sikap politik PKS maka mesti ada putusan Majelis Syuro.

"Perubahan sikap PKS harus melalui putusan Majelis Syuro berikutnya. Sampai sekarang belum ada," sebut Al Muzzamil. Sementara, juru bicara PKS Muhammad Kholid juga membantah isu pihaknya gabung ke kabinet pemerintahan Jokowi. Dia menyebut kabar itu hoax dan fitnah.

Dia menegaskan sesuai keputusan Majelis Syuro VII, PKS tetap berada di luar pemerintahan atau oposisi hingga 2024. Kholid menambahkan PKS juga intens membangun komunikasi dengan Demokrat dan Nasdem.

"Tetap di luar pemerintahan (oposisi) hingga 2024. Selain itu, PKS saat ini intens bangun komunikasi di tim kecil utk tuntaskan poros perubahan bersama Nasdem dan Demokrat," kata Kholid di akun Twitternya. PKS saat ini tengah menjalin penjajakan dengan Nasdem dan Demokrat. Poros ini digadang-gadang akan berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di 2024.

Sumber: tvonenews

Foto: Presiden PKS, Sekjen dan Jajarannya Mendaftar jadi Partai Peserta Pemilu 2024. Sumber : VIVA/ Edwin Firdaus