Gegara Ulah Oknum Pejabat KPK Ini, Firli Bahuri Sampai Ngamuk-ngamuk

Baca Juga

Kisruh adanya oknum pejabat KPK yang ikut campur dalam perseteruan perusahaan PT Geo Dipa Energi dengan PT Bumigas Energi terdengar hingga ke telinga Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli dikabarkan menegur Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan KPK, Pahala Nainggolan yang diduga telah menerbitkan surat bantuan kepada PT Geo Dipa untuk melawan PT Bumigas.

“Lah Iyo pasti dong (teguran Firli),” kata Pahala saat dimintai konfirmasi soal kebenaran teguran ketua KPK ke anggotanya beberapa waktu lalu.

Meski ia telah membenarkan teguran tersebut, Pahala tetap berdalih bahwa tindakannya mengeluarkan surat tanggapan atas permohonan PT Geo Dipa Energi yang meminta bantuan melakukan klarifikasi dan konfirmasi kepada PT HSBC Hongkong terkait ada atau tidaknya rekening PT Bumigas Energi itu atas arahan pimpinan.

“Gua kan terbitin surat itu bukan tiba-tiba, tapi atas perintah pimpinan (ketua KPK era Agus Rahardjo). Masa tiba-tiba gua berani terbitin surat,” katanya.

Menurutnya, saat itu Firli tengah memberikan amanat kepada para anggotanya agar tidak terlibat dalam masalah-masalah yang mencemarkan nama baik KPK.

Firli pun dikabarkan mendesak Pahala untuk segera menyelesaikan masalahnya.

“Dia bilang, lu (Firli ke Pahala) jangan diem aja dong, lu terangin dong. Karena selama ini kan diem aja,” kata Pahala yang menirukan teguran Firli kepadanya.

Oleh karena itu, Pahala diminta pimpinannya itu untuk memberikan pernyataan resmi karena dianggap telah membuat gaduh dan dapat mengganggu kredibilitas lembaga antirasuah itu.

Atas permasalahan itu, KPK pun mendapat serangan dari sejumlah pihak.

“KPK juga enggak ada keterangan resminya. Gua kan enggak mungkin bikin keterangan pribadi. Tapi kata Pak Firli, yaudah terangin aja kek apa statusnya biar orang tau, karena orang akan bolak-balik lagi (buat laporan),” ujarnya.

Sementara, Kuasa Hukum Bumigas Energi Khresna Guntarto mengatakan surat KPK tersebut sangat merugikan kliennya.

PT Geo Dipa Energi menggunakan surat tersebut sebagai bukti dalam proses peradilan di BANI hingga Mahkamah Agung RI.

“Padahal informasi dalam surat KPK tersebut hoaks atau sesat. Kami sudah pernah membuktikan ketersediaan dana awal proyek di HSBC Hongkong pada tahun 2005. Hal ini sudah diakui oleh PT GDR,” tegas.

Menurut Khresna, bila mengacu kepada pengakuan Pahala, mantan Dirut Geo Dipa Energi, mantan pejabat di kejaksaan yang menyatakan sumber informasi adalah dari Kejaksaan Agung.

Karena itu, surat Pahala Nainggolan itu tidak tepat menyebut informasi berasaln dari PT HSBC Indonesia sebagaimana tersurat dengan jelas.

“Tujuan kami hanya untuk menyandingkan alat bukti atau dokumen yang kami miliki agar tidak ada dusta di antara kita,” jelas Kreshna.

Sumber: pojoksatu

Foto: Ketua KPK Firli Bahuri/Net