Pergantian Dirut MRT oleh Heru Budi Disebut Sebagai Politisasi BUMD DKI Jakarta: Jadi Perpanjangan Tangan dan Mesin ATM Kampanye untuk 2024

Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto menyoroti pergantian Dirut PT Mass Rapit Transit (MRT) Jakarta oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pada Rabu (26/10/2022).

Ia pun tegas menyebut hal itu adalah langkah politisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMN).

"Politisasi BUMD DKI sudah mulai jalan. Tampaknya bakal dijadikan perpanjangan tangan sekaligus ATM dan mesin kampanye," ucapnya dikutip dari Twitter pribadinya, Kamis (27/10/2022).

Gigin menyebut bahwa hal itu tak hanya terjadi di DKI Jakarta, juga di BUMD yang berada di daerah lain.

"BUMD pemprov dan Pemkab lainnya sama saja. Semua tertuju pada pemenangan 2024!" imbuhnya.

Diketahui, Mohamad Aprindy dicopot dari jabatannya sebagai Dirut PT MRT Jakarta Rabu (26/10/2022) ini oleh PjGubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Diketahui, Pencopotan Aprindy ini berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham di luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2022.

PT MRT Jakarta (Perseroda) merupakan BUMD dengan 99,70 persen sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan sisanya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Kemudian, Heru menunjuk Tuhiyat menjadi Direktur Utama PT MRT Jakarta menggantikan Aprindy. Kebijakan Heru ini dilakukan tepat di hari kesembilan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Jakarta.

"Penggantian Direktur Utama, Komisaris Utama, dan anggota komisaris telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Fitria Rahadiani.

Politisasi BUMD DKI sudah mulai jalan. Tampaknya bakal dijadikan perpanjangan tangan sekaligus ATM dan mesin kampanye. BUMD pemprov dan Pemkab lainnya sama saja. Semua tertuju pada pemenangan 2024! pic.twitter.com/u96spqXXGz
— gigin praginanto (@giginpraginanto) October 27, 2022